Tiga Kabupaten Ditunjuk Selenggarakan Program Sekolah Penggerak Tahap Kedua

Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari saat melakukan koordinasi Program Sekolah Penggerak ke daerah.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tiga daerah di NTB ditunjuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak (PSP) tahap kedua. Tiga daerah itu yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. Pada tahap pertama, ada dua wilayah yang melaksanakan PSP, yaitu Kota Bima dan Kabupaten Lombok Timur.

Kepala LPMP NTB, Mohamad Mustari, Ph.D., pada Kamis, 26 Agustus 2021 mengatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek melalui Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen telah menetapkan 139 kabupaten/kota sebagai penyelenggara PSP tahap kedua. Berdasarkan surat keputusan dengan nomor 0188/C/DM.05.03/2021, tanggal 16 Agustus 2021, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan kuota sebanyak tiga kabupaten yang akan meyelenggarakan PSP tahap kedua.

Iklan

Pemerintah daerah yang berkeinginan dijadikan sebagai penyelenggaran PSP menyatakan komitmennya bersedia dan siap untuk berkolaborasi melaksanakan PSP. Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek untuk tahun 2020/2021 telah menetapkan 250 kabupaten/kota sebagai penyelenggara PSP.

“Tahap pertama sudah dimulai pada tahun ajaran 2021/2022 dengan sasaran 2.500 satuan pendidikan di 111 kabupaten/kota dan sisanya pada tahap kedua sebanyak 7.500 satuan pendidikan,” jelasnya.

Mustari menyebutkan, Kabupaten Sumbawa memberikan respons cepat terhadap penunjukkan sebagai daerah penyelenggara PSP tahap kedua. Hal tersebut ditunjukkan oleh gerak cepat dan komitmen tinggi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Drs. Sultan Syahir. Ketika menerima kunjungan koordinasi PSP tim LPMP Provinsi NTB, orang nomor satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa tersebut menjelaskan dengan antusias tindak lanjut dan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan dan mendukung PSP di seluruh satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangannya.

Lebih lanjut, komitmen tinggi juga disampaikan oleh Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah. Melalui rekaman video testimoni, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa sangat fokus dan memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan di daerahnya. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi penunjukan Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggra PSP dan siap memberikan dukungan penuh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar program tersebut membawa dampak yang positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

Senada dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Kepala Cabang Dinas (KCD) Dikbud Sumbawa, Nasrullah Darwis menyambut baik ditunjuknya Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana PSP. Sebagai perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Sumbawa, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tentang PSP. Selain itu, dalam waktu dekat, ia melakukan sosialisasi awal ke seluruh satuan pendidikan jenjang SMA dan SLB di Kabupaten Sumbawa.

Dalam pelaksanaan PSP tahap dua ini, Mustari menjelaskan, tentunya banyak hal yang perlu dilakukan sebagai persiapan. Dia ntaranya, menyosialisasilan kebijakan PSP tersebut kepada jajaran dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru supaya elemen-elem tersebut memahami PSP dengan baik, khususnya kepala sekolah.

“Kepala sekolah menjadi kunci utama satuan pendidikan yang akan mendapat PSP karena sebelum penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak, kepala sekolah harus mengikuti tahap seleksi mulai dari seleksi administrasi sampai seleksi secara teknis (simulai mengajar).  Selain itu, kinerja dan karakter kepala sekolah akan menjadi bagian yang akan dipertimbangkan,” jelasnya.

Proses seleksi sekolah penggerak dimulai bulan September 2021. Tahapan seleksi terdiri dari seleksi administrasi, tes skolastik, dan tes wawancara serta simulasi mengajar. Semua sekolah dari semua jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SLB memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar program sekolah penggerak. Kepala sekolah yang akan mengikuti seleksi sekolah penggerak harus memiliki minimal empat tahun sisa masa kerja. (ron)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional