Tidak Semua Peserta Ikut Tes UKG Non ASN

Suasana tes UKG non ASN yang difasilitasi pihak sekolah di SMAN 1 Belo, Kabupaten Bima. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tes Uji Kompetensi Guru (UKG) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2020. Namun tidak semua peserta yang terdaftar mengikuti tes UKG non ASN secara daring itu.

Penanggung Jawab Kegiatan UKG non ASN, Rizaldi Harmonika Ma’az, S.Pd., pada Kamis, 29 Oktober 2020 menyampaikan, tidak semua peserta mengikuti tes UKG non ASN. Berdasarkan data panitia, tercatat peserta sebanyak 4.081 orang. Peserta yang ikut tes sebanyak 3.899 orang atau 95,5 persen dari total peserta. Sedangkan, peserta yang tidak ikut sebanyak 182 orang.

Iklan

Menurutnya, sebagian dari peserta yang tidak ikut merupakan guru-guru non ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Ada kelonggaran kepada guru non ASN tersebut, karena pada saat proses sertifikasi mereka sudah diuji sebagai guru profesional. “Sehingga langsung kami ajukan memperoleh SK penugasan dari gubernur bersamaan dengan peserta UKG yang memperoleh nilai minimal 65,” katanya.

Di samping itu, Rizaldi mengatakan, kemungkinan peserta yang tidak ikut tes UKG non ASN karena terkendala teknis dari peserta. Ia mengungkapkan, ada sejumlah kendala yang muncul saat tes UKG non ASN. Kendala yang muncul kebanyakan dari perangkat peserta dan jaringan. Kendala juga karena masalah jaringan listrik. Namun peserta tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jawaban.

Ia juga menyampaikan, ada beberapa sekolah yang memfasilitasi UKG non ASN kepada guru-guru mereka. Sekolah menggunakan laboratorium sekolah untuk guru-guru non ASN mereka.

Pelaksanaan UKG non ASN dilaksanakan secara daring mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan 11.00 Wita. Selain dari peserta yang belum lulus pada UKG sebelumnya, UKG tahun ini juga diikuti peserta baru dari guru produktif dan guru SLB.

Ia juga menjelaskan, bagi peserta yang nantinya mendapatkan nilai minimal 65 setelah ditambah bobot masa pengabdian, maka akan mendapatkan SK Penugasan dari Gubernur. SK penugasan dari Gubernur itu untuk memudahan guru non ASN mengajukan sertifikasi. “Kami berharap agar sebanyak-banyaknya peserta yang memenuhi syarat,” kata Rizaldi, yang juga Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan PK, pada Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Tugas Pembantuan, Dinas Dikbud NTB. (ron)