Tidak Penuhi Syarat, Pemerintah Tolak Klaim Biaya Perawatan 75 Pasien Covid-19 di RSUD Mataram

H. Lalu Hamzi Fikri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Klaim pembayaran pasien virus Corona (Covid-19) oleh pemerintah pusat belum menunjukkan kemajuan. Fasilitas kesehatan yang merawat pasien Covid-19 terpaksa berimprovisasi demi menyeimbangkan operasional. Sebagai contoh, di RSUD Kota Mataram, tak kurang dari 75 pasien Covid-19 dinilai tak layak untuk diklaim pembayaran biaya perawatannya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. H.Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS,menerangkan bahwa sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait klaim pembayaran pasien Covid-19 tersebut.

Iklan

‘’Setiap pasien yang kami layani sudah kami mita bagian JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) untuk melakukan klaim. Sampai saat ini memang ada belum ada progres yang signifikan dari proses klaim itu,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 1 Juli 2020 di Mataram.

Diterangkan, untuk mempertahankan operasional, pihak rumah sakit saat ini menerapkan pemfokusan kembali keuangan yang ada. Diantaranya dengan memaksimalkan anggaran di Badan Layanan Umum (BLU) dan pembayaran pasien BPJS yang masih berjalan.

Kendati demikian, upaya tersebut juga mengalami kendala. Mengingat jumlah pasien BPJS yang mendominasi pemasukan rumah sakit hingga 80 persen juga ikut menurun. Diterangkan Fikri, khusus untuk RSUD NTB penurunan jumlah pasien tersebut bahkan mencapai 45 persen.

‘’Kita lihat tren penurunan ini ada faktor orang yang sakit tidak berani ke rumah sakit. Menunda misalnya. Kami sudah yakinkan ada alur tersendiri, ada zona yang memang tidak boleh didekati oleh pasien yang non-Covid dan protokol Covid mutlak harus dipenuhi di sini,’’ jelasnya.

Penurunan jumlah pasien BPJS tersebut diakui mempengaruhi juga pemasukan rumah sakit. Diterangkan, pada Maret 2020 pendapatan rumah sakit tercatat Rp33 miliar lebih, sedangkan pada April sekitar Rp18 miliar lebih atau mengalami penurunan 45,7 persen. Untuk Maret pendapatan RSUD NTB sekitar Rp15 miliar lebih atau mengalami penurunan 15,9 persen, dan pada Juni pendapatannya tercatat Rp12 miliar lebih atau menurun 19,02 persen.

  Pemkot Bima Keluarkan Maklumat Soal Salat Jumat dan Tarawih di Masjid

Menurut Fikri, saat ini penurunan pendapatan tersebut memang masih bisa diseimbangkan untuk menjaga operasional. Terutama untuk penangnaan pasien Covid-19 yang lebih banyak menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemprov NTB sebesar Rp62 miliar telah terealisasi 50 persen.

‘’Implikasi (penurunan pendapatan) yang terasa sekali sebenarnya dari aspek operasional kami harus ada yang kami switch (subtitusikan) di situ untuk menutupi. Jadi kita punya strategi di keuangan supaya tidak sampai kolaps ada kebutuhan prioritas kita dahulukan,’’ ujar Fikri.

Terkait klaim pasien Covid-19, diterangkan sampai saat ini pihaknya telah mengajukan pencairan pertama sebesar Rp500 juta. ‘’Itu sudah ada progres pencairan. Nanti kami cek, mudah-mudahan bisa membantu menutup operasional kami,’’ jelasnya.

Berdasarkan catatan pihaknya, Fikri menyebutkan, jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD NTB sampai saat ini berjumlah 300 lebih. Klaim pembayaran telah dilakukan pihaknya untuk pasien hingga Mei.

‘’Harapan kami mudah-mudahan ini cepat cair, tentunya penurunan pendapatan yang sekitar 45 persen itu bisa kita tutupi. Dengan dana yang ada kami punya strategi keuangan internal untuk tetap bisa berjalan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya sangat bersyukur insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 telah dibayarkan pemerintah. Dimana sampai saat ini ada 150 lebih tenaga kesehatan yang berjuang merawat dan menangani pasien-pasien positif di RSUD NTB.

‘’Kami bersyukur insentif sudah dibayarkan untuk tenaga kesehatan sampai dengan April, tapi ini dari Pemprov dulu. Mudah-mudahan harapan kita dari Pemerintah Pusat juga untuk Mei dan kedepannya bisa dibayarkan juga,’’ ujar Fikri.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menerangkan, Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim pasien Covid-19 di NTB. Kendati demikian, pembayaran baru dilakukan sebesar Rp700 juta untuk 14 orang pasien.

  BPBD NTB Pasang Kelengkapan Medis di RS Darurat Corona

‘’Klaim baru terbayar sedikit. Kemarin saya cek RSUD NTB yang baru dibayar 14 pasien,’’ sebut Eka, Rabu, 1 Juli 2020. Menurutnya, pembayaran klaim memang membutuhkan waktu untuk mencocokan kriteria pasien Covid-19 yang dirawat.

‘’Yang lain baru diberi uang muka, sambil dia menghitung (jumlah pasein) dia diberi nilainya Rp250 juta untuk bekerja,’’ sambungnya.

Dicontohkan, dari pengajuan yang dilakukan banyak pasien Covid-19 di NTB yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk klaim pembayaran. Sehingga biaya perawatannya menjadi tanggungan pemerintah daerah.

‘’Rumah sakit kota dispute-nya (pasien yang ditolak, Red) 75 pasien. Rumah Sakit HK juga ada, dianggap tidak memenuhi syarat. Itu risikonya,’’ jelas Eka.

Lamanya pembayaran klaim tersebut menurutnya berpotensi memengaruhi pelayanan, khususnya untuk rumah sakit swasta yang juga ditunjuk menangani pasien Covid-19.

“Kalau menunggu lama lumayan berat buat rumah sakit swasta ini. Karena sumah sakit swasta juga melayani, seperti Siloam, Harapan Keluarga, RSI,’’ ujar Eka. Sedangkan untuk rumah sakit Pemda dianggap tidak terlalu berpengaruh. Karena sudah ada anggaran yang disiapkan oleh masing – masing pemerintah kabupaten/kota. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here