Tidak Patuhi Protokol Covid-19, Dengar Pendapat GTT di Dewan Sempat Diurungkan

Syamsuddin alias Some saat melakukan aksi protes atas kerumunan guru-guru di aula kantor Dewan di tengah pandemi Covid-19, Senin, 21 Desember 2020.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Puluhan guru tidak tetap (GTT) menggelar hearing dengan anggota DPRD Dompu terkait nasib dan kesejahteraan. Kerumunan para guru yang mengabaikan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 membuat DPRD Dompu mengurungkan kegiatan hearing hingga semua pihak patuhi prokes.

DPRD bahkan sempat diancam akan berhadapan dengan hukum bila tetap melanjutkan kegiatan hearing yang mengabaikan prokes. “Kita tidak ingin, guru – guru yang hadir ini pulangnya membawa Covid-19. Bila itu terjadi, maka Dewan harus tertanggungjawab dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan berujung proses hukum seperti yang dialami Habib Rizik,” kata Syamsuddin, SE salah seorang honorer di ruang aula sidang utama kantor DPRD Dompu, Senin, 21 Desember 2020.

Ketua Komisi 3 DPRD Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I yang hendak menerima hearing para guru langsung menggelar pertemuan terbatas dengan perwakilan guru dan anggota Dewan untuk menyikapi banyaknya perwakilan guru yang hadir pada acara hearing dan banyak diantaranya tidak mengenakan masker. “Kita sepakat melanjutkan hearing, tapi peserta harus mengatur jarak duduknya dan mengenakan masker. Bagi yang tidak menggunakan masker agar bisa menyiapkan masker dulu baru bergabung,” kata Ismul Rahmadin saat diskusi dengan perwakilan guru peserta hearing.

Hearing yang dihadiri Plt Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, M. Amin, S.Sos dan jajaran BKD Dompu ini, para guru sempat menyoroti soal alokasi 700 orang guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Dinas Dikpora Dompu yang akan digaji mulai 2021. Wacana ini sempat jadi bahan kampanye untuk kepentingan salah satu pasangan calon di Pilkada Dompu. “Saat keliling kecamatan, kepala Dikpora menyebut sudah ada namanya yang 700 orang ini. Sekarang malah disebut belum ada nama, mana yang benar,” tanya Hendra salah seorang perwakilan guru.

Saiful, guru pada SMPN 2 Huu juga menyoroti potensi munculnya SK bodong terkait wacana pembiayaan ini. Karena dirinya menemukan SK yang ditip-ex dan dicopi di atas kopi, agar masa pengabdian lebih lama. “Sayangnya saat acara pembinaan di Huu, kami tidak diberi ruang bertanya. Kalau benar – benar sesuai dengan masa pengabdian, kami tidak masalah,” kata Saiful.

Plt Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, M. Amin, S.Sos pada kesempatan yang sama memastikan, 700 orang yang tersedia anggarannya Rp300 ribu perorang per bulan tersebut belum ada orangnya. Pihaknya akan memverifikasi dan akan mengambil dengan masa pengabdian terlama. “Kita pastikan belum ada orangnya (700 orang yang akan dibayarkan honornya),” ungkapnya.

M. Amin juga memastikan akan memperpanjang SK bila ada yang terputus masa pengabdiannya dan menjamin tidak terkait politik. “Tidak ada urusan politik di sini,” kata Amin. (ula)