Tidak Pasang Stiker Patroli Covid-19, Randis Pejabat akan Dicabut

Kendaraan dinas pejabat di Lotim diwajibkan pasang stiker patroli Covid-19. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Seluruh kendaraan dinas (randis) roda empat yang dipegang pejabat setingkat eselon II dan III di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) wajib pasang stiker patroli Covid-19. Jika pejabat tidak memasang stiker tersebut sampai batas waktu Rabu, 26 Agustus 2020, randis akan ditarik.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi menjelaskan, penegasan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pejabat yang memegang randis. Bahkan, ujarnya, Senin, 24 Agustus 2020, Sekretaris Daerah H. M Juaini Taofik menginstruksikan langsung melalui apel pagi di halaman Kantor Bupati.

Iklan

Kebijakan Pemkab Lotim tersebut menyusul terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang ditindaklajuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah.

Lotim juga saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai penanganan Covid. Salah satu isi Perbup tersebut mengenai penegakan disiplin. Berikut untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberikan tugas tambahan melakukan sosialisasi dan edukasi serta pencegahan penularan Covid.

Dalam Perbup, akan disiapkan aturan denda administratif. Sanksi juga akan disiapkan bagi pelaku usaha nantinya yang tidak ikut disiplin dalam menangani Covid. “Perbup ini sedang digodok, mengenai besaran denda dan sanksi-sanksi lainnya,” urainya.

Ditambahkan, poin lainnya adalah seluruh ASN bertugas untuk mengingatkan pelaksanaan 4M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan Menghindari kerumunan. Diingatkannya bahwa kegiatan besar yang melibatkan banyak orang dalam era New Normal ini dapat dilaksanakan setelah mendapat izin kepolisian dan gugus tugas sesuai skala/ lingkup kegiatannya. (rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional