Tidak Jelas, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Reklamasi Ilegal di Lobar

Mataram (Suara NTB) – Penegakan hukum bagi pelaku reklamasi ilegal di Kecamatan Lembar dan Sekotong Lombok Barat (Lobar) tidak jelas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB menyatakan baru sebatas memberikan peringatan kedua kepada masyarakat atau pengusaha lokal yang melakukan reklamasi ilegal tersebut.

“Baru diberikan peringatan kedua. Nanti setelah peringatan ketiga, baru kita siapkan laporannya ke Polda,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Iklan

Pascapenertiban yang dilakukan beberapa waktu lalu bersama Satpol PP NTB dan Pemda Lobar, kata Madani, sudah tidak ada lagi aktivitas reklamasi di lapangan. Cuma  ada yang sudah membangun rumah di lahan reklamasi yang masih kelihatan keluar masuk.

Ia menegaskan, pihak-pihak yang sudah melakukan reklamasi ilegal tersebut akan dipanggil untuk membongkar bangunan yang ada. “Dia yang harus bongkar,” tegasnya.

Mengenai adanya dugaan oknum pejabat yang bermain di belakang reklamasi ilegal tersebut. Madani menyatakan pihaknya belum mengetahui. Menurutnya, oknum-oknum yang bermain akan dapat diketahui setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Ia menjelaskan, saat ini baru orang per orang yang diperiksa.

Sebelumnya, tim gabungan dari Pemprov NTB yang terdiri dari Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menghentikan paksa aktivitas reklamasi ilegal di wilayah Kecamatan Lembar. Bahkan Dinas LHK mengeluarkan surat peringatan kepada masyarakat/pengusaha yang melakukan reklamasi ilegal tersebut.

Dinas LHK juga akan berkoordinasi dengan Polda untuk penanganan kasus reklamasi ilegal tersebut. Hasil penelusuran yang dilakukan Dinas LHK setelah turun ke lapangan. Reklamasi ilegal itu bukan hanya di wilayah Lembar namun juga sampai Sekotong. Dinas LHK menyebut ada 21 titik reklamasi ilegal di dua kecamatan tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB mencium ada indikasi oknum pejabat yang  bermain di balik reklamasi ilegal di wilayah Lembar – Sekotong Lobar. Untuk itu, Walhi mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus reklamasi ilegal tersebut.

Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani mengatakan, berdasarkan riset yang dilakukan pada 6 Desember 2017, reklamasi ilegal seluas 4 hektare pada lima titik di wilayah Kecamatan Lembar dilakukan oleh warga dan pengusaha lokal.

‘’Terindikasi ada oknum  pejabat karena aktivitas tersebut sudah berlangsung lama bahkan sudah ada yang  terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)  di atas tanah tersebut,’’ ujarnya.

Untuk itu, kata Murdani, Walhi mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum terhadap pelaku reklamasi ilegal. Dan oknum-oknum yang terlibat di belakangnya. Pasalnya, reklamasi tersebut melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang pesisir dan laut. Kemudian reklamasi ilegal tersebut juga melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

‘’Karena sudah  ada tindakan pidana yaitu melakukan reklamasi tanpa izin. Tinggal aparat penegak hukum bagaimana menyikapinya. Mulai dari pelaku reklamasi, desa, camat bahkan Dispenda  juga bisa dipanggil terkait SPPT,’’ katanya. (nas)