Tidak Hadiri Rapat Refocusing Anggaran, DPRD Lobar Kecewa pada Pimpinan OPD

Munawir Haris (Suara NTB/ist), Hj. Sumiatun (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) kembali menyoroti kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lobar. Terutama terkait kehadiran ketika rapat maupun paripurna dengan DPRD Lobar. Termasuk ketika paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah anggaran 2020 yang berlangsung di DPRD, Rabu, 17 Maret 2021.

Dari pantauan koran ini, saat paripurna penyampaian LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, hanya ada sekitar 3 kepala OPD termasuk Asisten III Setda Lobar yang hadir saat paripurna itu. Sedangkan kalangan DPRD Lobar hampir seluruhnya hadir. Hal itu yang membuat Anggota DPRD Fraksi PAN, Munawir Haris melontarkan kritik keras saat menyampaikan interupsi di hadapan Wakil Bupati Lobar.

Iklan

Menurut politisi asal Kuripan itu, dalam amanat Permendagri, OPD tidak berkewajiban bertanggungjawab kepada DPRD melainkan kepala daerah. Namun dalam bermitra OPD harus hadir dalam setiap pembahasan dalam rapat komisi maupun gabungan komisi terkait laporan LKPJ kepala daerah.

“Ini penting saya sampaikan kepada ibu wakil bupati karena sering sekali lembaga yang terhormat ini (DPRD) bersurat kepada bupati untuk menghadirkan OPD terkait. Tapi kadang mereka tidak datang,” kritik Munawir.

Tak sampai itu saja, ketika pihaknya meminta yang hadir rapat dengan DPRD kepala dinas. Namun justru yang dihadirkan pejabat setingkat kepala seksi yang tidak bisa memberikan laporan apapun kepada DPRD. Bahkan hanya menyampaikan kepada DPRD akan melaporkan hasil pertemuan itu kepada kepala dinasnya. Hal itu, kata Munawir sering kali terjadi. Ia bahkan hingga menelepon bupati atau sekda untuk menghadirkan OPD sesuai leading sector komisi.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Lobar, Hj. Sumiatun tak mau banyak mengomentari. Ia mengaku akan segera mengkoordinasikan kepada bupati dan Sekda Lobar terkait tingkat kehadiran OPD memenuhi panggilan DPRD ketika rapat maupun paripurna.

Wabup membantah jika ada OPD yang tidak ingin direfocusing anggarannya. Ia justru balik bertanya apakah DPRD bersedia direfocusing.

Sementara itu, Kepala Badan Pengalola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H Fauzan Husniadi mengaku ada beberapa OPD yang bingung mengeliminasi anggaran program kegiatan untuk direfocusing, yakni mana yang harus dan prioritas disesuaikan. Padahal pihaknya sudah memberikan batas waktu 3 minggu untuk memilih program yang anggarannya direfocusing. “Karena yang lebih tahu teknis OPD masing-masing,” jelasnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional