Tidak Ada Pendampingan di JPS DPRD NTB

Nanang Sigit Yulianto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB menggelontorkan Rp6,5 miliar untuk penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Anggaran pengadaan bantuan itu dikelola dan dieksekusi sendiri wakil rakyat itu. Kejati NTB dan BPKP Perwakilan NTB siap turun tangan.

“Untuk yang Dewan itu (program JPS DPRD NTB) , kita tidak ada pendampingan. Di luar dari yang di pemerintah,’’ ujar Kepala Kejati (Kajati) NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH dikonfirmasi Rabu, 10 Juni 2020.

Iklan

Dalam hal pengelolaan anggaran penanganan Covid-19, Nanang mengatakan harus tetap mengedepankan akuntabilitas untuk menutup celah penyimpangan. ‘’ Memangnya Dewan punya anggaran sendiri (untuk Covid-19)? Atau apa itu dari gubernur (Pemprov NTB)? Kita tidak dampingi juga kalau yang itu (JPS Dewan),’’ katanya.

Terpisah Koordinator Pengawas Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan NTB Edi Sunardi mengatakan, dalam hal pengawasan anggaran JPS DPRD Provinsi NTB, pihaknya belum menerima permintaan evaluasi atau review.

Penyaluran JPS, kata Edi, harus satu strategi dengan Pemprov NTB. Berkaitan dengan dinas yang mengeksekusi anggaran JPS tersebut. ‘’Kalau masukan calon penerima silakan saja. Hanya harus tetap sesuai kriteria keluarga penerima manfaat. Mekanisme dan penyalurannya harus sesuai aturan,’’ tegasnya dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Provinsi NTB menyalurkan JPS dengan total anggaran Rp6,5 miliar. Anggaran digunakan untuk pengadaan paket sembako yang satu paket senilai Rp100 ribu.

Rinciannya, paket berisi 5 kg beras, 1 kg minyak goreng, dan tujuh bungkus mi instan. Total pengadaannya sebanyak 65 ribu paket. Pengadaannya melibatkan UMKM mitra DPRD Provinsi NTB. (why)