Tidak Ada Pemecatan Siswa di SMPN 1 Suela

As’ad dan Sahabudin

Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) memastikan tidak ada kebijakan pemecatan siswa di SMPN 1 Suela. Dikbud menekankan sekolah melakukan pembinaan kepada siswa.

Sekretaris Dinas Dikbud Lotim, As’ad, usai bertemu dengan Ombudsman Perwakilan NTB, Rabu, 23 Desember 2020 mengatakan, video viral perilaku siswa menginjak rapotnya membuat pihak sekolah dan Dikbud kecewa. Akan tetapi disadari juga bahwa, para siswa belum menyadari bahaya perilakunya dan penggunaan media sosial. “Harapan kami ini menjadi pembelajaran bagi para siswa yang lain dan ke depan tidak terjadi lagi di sekolah lainnya,” ucapnya.

Dikbud menekankan kepada pihak sekolah melakukan pembinaan kepada para siswanya. Disebut ada masukan dari Ombudsman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Lotim. Selama ini, KBM tatap muka berlangsung hanya dua pekan. Utamanya bagi para siswa kelas VII yang merupakan siswa baru. “Baru masuk beberapa hari langsung PAS (Penilaian Akhir Semester) dan sekarang libur lagi,” sebutnya.

Menurutnya masih ada euforia pemanfaatan media sosial selama masa sekolah lewat fasilitas daring. Akan tetapi ternyata dimanfaatkan secara tidak pas oleh para siswa. Sebagai penyelenggara pendidikan tidak dinafikan sekolah cukup kecewa dan melakukan tindakan emosional memunculkan ancaman pemecatan kepada para siswa. Semua sekolah di lingkup Lotim, diingatkan agar kedepankan pembinaan juga kepada para guru dan siswa. Lebih bijak manfaatkan media sosial.

Asisten Ombudsman Perwakilan NTB Bidang Penyelesaian Laporan, Sahabudin mengatakan, pihaknya datang langsung Dikbud dan SMPN 1 Suela. Katanya, kedatangannya untuk mengecek dan memastikan bahwa pihak sekolah tidak salah mengeluarkan kebijakannya memecat siswa. Informasi adanya pemecatan masih diperdebatkan. Pihak Ombudsman berupaya turut hadir dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tidak merugikan para siswa.

“Sudah kta cek secara administrasi dan sebagainya. Dan kita temukan kekeliruan dilakukan sekolah, dibuat ada perjanjian sepihak. Semestinya bukan demikian yang dibuat, tapi membuat surat komitmen bersama mengatasi masalah tersebut,” terang Sahabudin.

Ombudsman ini juga memastikan anak-anak SMPN 1 Suela  sudah dapat kembali bersekolah. Menurutnya, munculnya masalah video dari lima siswa itu merupakan suatu permasalahan bersama. Anak-anak katanya adalah korban medsos. Harapannya, sekolah bijaksana menyeklesaikan masalahnya.

Kepala sekolah sendiri sudah berkomitmen untuk menyelesaikan bersama. Di mana, jika merujuk aturan pemerintah, ada fungsi dan tujuan pendidikan dasar membina karakter anak. “Anak siswa kelas I ini kan masih berproses, diektahui anak tidak pernah bertatap muka sehingga sekolah harus bijaksana,” ungkapnya.

Tugas mendidik anak tidak saja di tingkat satuan pendidikan, tapi juga para orang tua. Sekolah mendidik di sekolah, sedangkan para orang tua berkewajiban mendidik dan menjaganya ketika siswa sedang  berada di luar sekolah. “Perspektifnya siswa ini adalah korban medsos,” terangnya lagi.

Berharap semua sekolah melakukan evaluasi juga terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan selama masa pandemi. Evaluasi kebiasaan anak selama pandemi. Ombudsman akan terus memantau tindaklanjut dan evaluasi pelaksanaan pendidikan ini yang dilakukan dinas ke seluruh sekolah di Lotim. Januari mendatang, usai libur sekolah, harapannya persiapan tatap muka bisa lebih matang dilakukan oleh pihak sekolah. (rus)