Tidak Ada Calon, 11 Jabatan Kepsek Masih Kosong

Aidy Furqan (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 11 jabatan kepala sekolah (kepsek) SMA, SMK, dan SLB di sejumlah daerah di NTB masih kosong. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum bisa mengisi jabatan tersebut karena tidak tersedianya calon kepala sekolah di daerah tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Kamis, 27 Februari 2020 mengatakan masih ada 11 jabatan kepsek yang kosong, karena tidak tersedianya calon kepsek yang bersertifikat di kabupaten tersebut. Khusus SLB belum ada calon kepsek.

Aidy menjelaskan, hal itu bisa terjadi karena pada akhir tahun 2019 ada kepsek yang pensiun, serta ada kepsek yang bermasalah pada kinerjanya. Ia memastikan akan segera melakukan pengisian kepsek setelah pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah (Cakep) selesai.

“Segera diisi setelah Diklat Cakep semester ini,” kata Aidy yang juga menjabat Sekretaris Dinas Dikbud NTB.

Jabatan kepsek yang kosong itu diisi oleh pelaksana tugas untuk sementara waktu. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB sudah melakukan mutasi dan rotasi di sejumlah sekolah beberapa waktu lalu.

Aidy menegaskan, pergeseran jabatan kepsek berdasarkan pertimbangan profesionalisme, karena merupakan hasil penilaian selama dua tahun, dan setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja. Juga berdasarkan audit, serta masukan dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, mengatakan, seharusnya stok calon kepsek sudah dipersiapkan sebelumnya.

Menurutnya pemerintah punya data kepegawaian, dari data itu bisa dilihat waktu pensiun seorang kepsek. Oleh karena itu, beberapa waktu sebelum kepsek pensiun, harus sudah disiapkan calon kepsek pengganti.

“Harus melalui analisa kebutuhan. Jika satu tahun lagi pensiun, mulailah kaderisasi, kepala sekolah berikan tugas ke calon kepala sekolah, pengawas juga berikan tugas, begitu jabatan kosong, tinggal diusulkan ke gubernur,” ujar Rumindah.

Rumindah juga menyampaikan calon kepsek harus melalui pelatihan. Ia menegaskan agar pemerintah tidak mengangkat kepsek yang tidak memenuhi syarat administrator, teknis, maupun psikologis.

Pemerintah juga harus benar-benar mempertimbangkan hasil pelatihan, di mana calon kepsek yang mendapatkan nilai terbaik bisa diutamakan diangkat.

“Struktur organisasi itu harus lengkap, kepala sekolah itu sebagai manajer, motivator, fasilitator dan lainnya.  Kalau itu tidak ada, kan susah berjalan proses organisasi secara maksimal,” pungkasnya. (ron)