Tiap Tahun, Pemprov Kehilangan Rp24 Miliar di Trawangan

Gili Trawangan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Hasil uji petik tahun 2019 lalu, Pemprov kehilangan pemasukan Rp 24 miliar per tahun dari perputaran usaha pariwisata di Gili Trawangan. Menurut pengusaha setempat, kehilangan potensi itu akan terus berlanjut jika tidak ada sikap tegas Pemprov NTB menyelesaikan kontrak dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang telah wanprestasi.

Uji petik yang dirilis KPK  pada November 2019 lalu, ada nilai pajak sebesar Rp2,3 triliun yang hilang setelah dilakukan perhitungan dengan Ditjen Pajak dan Datun Kejati NTB.

Iklan

Selain itu, potensi pendapatan Pemprov yang hilang, yaitu dari investasi masyarakat yang sudah melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut sebesar Rp24 miliar per tahun. Karena hasil klarifikasi tim KPK, pengusaha yang meraup untung di atas lahan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah.

Para pelaku usaha di Gili Trawangan sadar dengan situasi tersebut. Mereka dalam posisi menggantung karena menempati lahan  dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) PT. GTI, namun tidak bisa memberi kontribusi apapun secara langsung ke Pemda.

Jika akhirnya Pemprov menindaklanjuti rekomendasi KPK dan Kejaksaan agar GTI putus kontrak, para pengusaha mengaku sudah siap.

‘’Karena kalau dibiarkan begini terus, akan menggantung. Pengusaha tidak tahu persis seperti apa. Mau setor PAD, mau buat perizinan, kan harus jelas aturannya,’’ kata Ketua Gili Hotel Asociation (GHA), Lalu Kusnawan dihubungi Suara NTB, Minggu, 23 Februari 2020.

Saran dia, hal yang pertama harus dilakukan Pemprov NTB adalah perjelas status kontrak dengan PT. GTI. Jika akhirnya diputus, maka harus segera dilakukan karena berkaitan dengan jelelasan nasib usaha dan masyarakat di atas lahan 64 hektar di Trawangan.

‘’Dari saya win win solution. GTI jika sesuai aturan sudah wanprestasi, maka harus dikembalikan ke Pemda, nanti dibicarakan lagi ke pengusaha untuk pajak, retribusi dan perizinan lainnya,” kata Kusnawan.

Jika sudah ada keputusan dari Pemprov NTB, setidaknya pengusaha menurutnya akan lega karena status lahan yang ditempati sudah ada kejelasan. Setelah itu, akan lebih mudah pengurusan izin, pengusaha juga akan lebih aman berinvestasi.

‘’Paling penting keberlangsungan bisnis di sana,’’ tandasnya.

Pihaknya juga akan siap diatur sesuai tata ruang pemanfaatan lahan untuk zonasi tempat. Seperti ruang untuk bisnis perhotelan, rumah makan atau tempat hiburan lainnya, sehingga persaingan bisnis lebih sehat.

Saat ini penataan area bisnis di Trawangan menurutnya belum jelas. Ditambah lagi sebagian kawasan sudah dikuasai oleh masyarakat. Maka dari itu pentingnya win win solution, agar pengusaha dan masyarakat tetap bisa menempati kawasan tersebut dengan catatan membayar retribusi tertentu kepada Pemprov NTB.

Tidak dipungkirinya soal besarnya perputaran uang di Gili Trawangan hasil dari aktivitas bisnis, khususnya pada lahan 65 hektar tersebut. Apakah ada penarikan selama ini?  ‘’Kalau soal itu (penarikan) tidak kapasitas saya menjawab itu. Tapi yang namanya pengusaha, ada duit yang ditanamkan, hitam di atas putihnya seperti apa saya tidak tahu,’’ jelasnya.

Kalau pun Pemda yang melakukan penarikan, tidak ada dasar hukumnya.

Menurut dia penyelesaian lahan di Gili Trawangan sebaiknya secepatnya dilakukan. Terlebih 70 persen wisatawan yang masuk ke NTB, lebih banyak ke Gili Trawangan dan dua gili lainnya, Gili Meno dan Gili Air.

Rencana perhelatan MotoGP 2021 sudah dekat, sehingga masalah lahan di Trawangan harus segera dituntaskan. ‘’Jangan sampai kita berkutat pada masalah lahan,  sementara MotoGP sebentar lagi. Kita di gili ini kan supporting system di Mandalika. Jangan sampai kita tertinggal,’’ tandasnya.

Rekomendasi Kejaksaan Tinggi NTB sebelumnya tetap pada dorongan agar GTI diputus kontrak secara sepihak. Jika ada upaya perlawanan hukum, maka pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Datun Kejati NTB akan melakukan pendampingan. (ars)