THR Karyawan Tidak Boleh Dicicil

Seorang pekerja pusat perbelanjaan di Cakranegara merapikan sejumlah produk yang akan dijual. Disnaker mengingatkan perusahaan membayar penuh dan tidak mencicil THR keagamaan karyawan. Pembayaran paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram telah mendirikan posko pengaduan. Perusahaan diminta membayar penuh dan tidak boleh mencicil tunjangan hari raya (THR) karyawan.

Penegasan terhadap aturan itu tertuang pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Iklan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, SIP.,dikonfirmasi Senin, 19 April 2021 menyampaikan,sejumlah ketentuan diatur dalam pembayaran THR karyawan. Diantaranya, perusahaan harus membayar THR keagamaan paling lama tujuh hari sebelum hari raya. Pembayaran THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Sedangkan,pekerja yang telah bekerja lebih dari 12 bulan menerima THR keagamaan satu kali gaji.

Kebijakan pemerintah pusat sambung Hariadi,perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR dalam waktu tertentu. Pemerintah daerah diminta memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha berdialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan dengan cara musyawarah mufakat. “Makanya kami dirikan posko pengaduan bagi karyawan yang tidak menerima THR dari perusahaan,”kata Hariadi.

Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja diminta melaporkan hasil kesepakatan kepada Dinas Tenaga Kerja. Surat edaran itu sambung Hariadi,juga menegaskan bahwa perusahaan masih kuat secara finansial wajib membayar penuh THR keagamaan dan tidak boleh dicicil. “Kalau dulu kan boleh dicicil. Sekarang ini tidak boleh,”tegasnya.

Sebagai bentuk tindaklanjut SE Menaker, pihaknya telah menyurati perusahaan agar mematuhi ketentuan tersebut. Proses negosiasi terkait pembayaran THR antara perusahaan dan pekerja,apakah tidak merugikan pekerja? Mantan Camat Mataram mengaku,pekerja belum satupun mengeluhkan mengenai surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Meskipun diakui, asosiasi pekerja mengkritik kebijakan itu karena menganggap merugikan pekerja. “Belum ada keluhan kita terima langsung dari pekerja. Tetapi memang dari asosiasi mengkritik kebijakan itu,”pungkasnya.

Hariadi mengharapkan,perusahaan tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai dalih untuk tidak membayar kewajiban mereka kepada pekerja. (cem)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional