TGP2D Pemprov NTB Terancam Dibubarkan ?

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret atau membubarkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berada di DKI Jakarta. Bukan hanya mencoret anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk tim tersebut  pada  2018 mendatang, namun juga membubarkan TGUPP.

Lantas apakah hal serupa akan terjadi di NTB ? Pasalnya, lembaga serupa juga ada yang dibentuk Pemprov NTB sejak 2015 lalu yakni Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D).

Iklan

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 22 Desember 2017 sore kemarin mengatakan, Pemprov belum mengetahui apakah hal itu akan berimbas ke NTB atau daerah lainnya yang membentuk lembaga serupa.

Amin juga tak mau berandai-andai jika TGP2D yang dibentuk Pemprov NTB tersebut terancam juga dibubarkan oleh Kemendagri. ‘’Andaikata itu terjadi (dibubarkan Kemendagri), mau bilang apa juga. Tetapi  saya kira mungkin ada bedanya. Pasti ada faktor-faktor, Kemendagri punya alasan kenapa dibubarkan di sana,” katanya.

Menurut Amin, keberadaan TGP2D yang dibentuk Pemprov NTB masih sangat dibutuhkan. Selama ini, TGP2D cukup berperan dalam mendorong percepatan pembangunan seperti penyerapan anggaran daerah.

‘’Cukup memberikan kontribusi, pemikiran serta sangat membantu gubernur. Sejauh ini belum ada evaluasi sebaliknya yang seperti di DKI, belum ada. Barangkali ada perbedaan-perbedaan, alasannya mereka,’’ katanya.

Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini menambahkan, sampai saat ini belum ada evaluasi dari Kemendagri mengenai keberadaan TGP2D yang dibentuk Pemprov NTB. Menurutnya, sepanjang pembentukan lembaga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak akan ada masalah.

Pembentukan TGP2D Pemprov NTB berdasarkan Pergub No. 37 tahun 2014. Beberapa ketentuan yang menjadi landasan pembentukan TGP2D itu antara lain, UU No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT. Kemudian, UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP No. 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, PP no. 79 Tahun 2005 pedoman pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. PP no. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kemudian Perda No. 3 tahun 2008 tentang RPJP NTB 2005-2025 sebagaimana diubah dengan Perda No.1 tahun 2014. Selanjutnya, Perda No. 2 Tahun 2014 tentang RPJMD NTB 2013-2018.

Dalam Pergub tersebut, yang menjadi pertimbangan pembentukan TGP2D itu ada dua  poin. Yakni, untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD NTB 2013-2018. Kemudian, langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pencapaian tujuan dan target kerja pemerintah daerah oleh SKPD sesuai tupoksi.

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah ini diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821.2-1/036/BKD-Diklat/2015. Pada pembentukan awal, tim ini diketuai oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs.L. Imam Maliki, MM. Wakil Ketua, Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dengan anggota-anggota Ir. H. Ali Syahdan, H. Rachmad Radjendi, SH dan Desak Putu Yuliastini, SH. (nas)