TGP2D Jadi Staf Ahli, Hari Ini Gubernur Lantik Empat Kepala OPD

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengungkapkan, akan melantik empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, 17 Oktober 2018, hari ini. Selain itu, gubernur juga rencananya akan melantik tiga anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) menjadi staf ahli, Jumat mendatang.

‘’Besok pagi (hari ini, Red) kita ada pelantikan kepala dinas, ada empat orang. Yang mudah-mudahan, Jumat ada pelantikan lagi,’’ ungkap gubernur usai rapat membahas percepatan pencairan dana bantuan bencana di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa, 16 Oktober 2018 sore.

Iklan

Sebelumnya diberitakan, gubernur akan segera mengisi tiga  jabatan Kepala OPD yang saat ini masih lowong dengan menggeser tiga staf ahli yang ada. Tiga OPD yang sudah lama lowong itu adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Ketika ditanya satu Kepala OPD yang akan dilantik, gubernur enggan menyebutkan. Namun ketika ditanya mengenai recovery sektor pariwisata pascabencana, gubernur langsung menjawab akan ada empat Kepala OPD yang akan dilantik.

Mengenai rotasi tiga staf ahli untuk mengisi tiga jabatan OPD yang lowong, Dr.Zul mengatakan Pemprov tak punya pilihan lain. Karena eselonnya sama, tinggal dilakukan pemindahan atau rotasi saja. Pasalnya, OPD seperti Dinas Kesehatan, DP3AP2KB dalam kondisi pemulihan pascabencana ini mendesak harus segera diisi.

‘’Karena kita tak punya pilihan lain hanya tiga staf ahli, eselonnya sama. Ndak bisa tiba-tiba comot langsung jadi Kepala Dinas, kan ndak mungkin. Ini sebenarnya tinggal mengembalikan, personalnya, orangnya itu-itu saja,’’ terang gubernur.

Mengenai adanya salah satu staf ahli yang sering namanya disebut dalam kasus dugaan korupsi PD. BPR NTB, Gubernur mengatakan Pemprov menghormati proses hukum. Ia mengatakan tak boleh ada trial by press terhadap yang bersangkutan karena proses hukum sedang berjalan.

‘’Saya kira ini ada pembelajaran buat kita. Tetap kita menghormati hukum, ini kan masih tetap berproses. Jangan sampai kita membuat judgment, keputusan final belum,’’ imbuhnya.

Setelah melantik empat pimpinan OPD, gubernur juga merencanakan akan mengangkat tiga anggota TGP2D menjadi staf ahli. Diketahui, tiga anggota TGP2D yang tersisa saat ini adalah Ir. Andi Pramaria, M. Si, Dra. T. Wismaningsih dan Ir. H. Azhar, MM. ‘’Hari Jumat, tiga orang tim percepatan pembangunan masuk jadi staf ahli,’’ kata Dr. Zul.

Apakah pengangkatan anggota TGP2D menjadi Staf Ahli tak melanggar hukum?Gubernur mengatakan ketiganya pernah menjadi pejabat eselon II. Menurut Gubernur, pengangkatan itu akan melanggar hukum apabila mereka belum pernah menjabat eselon II.

Gubernur menjelaskan tadinya ia hanya akan merotasi tiga staf ahli menjadi kepala OPD. Namun, pejabat Kemendagri yang datang ke NTB memberikan lampu hijau bahwa gubernur dapat juga mengangkat anggota TGP2D menjadi staf ahli.

‘’Tadinya merencanakan yang tiga saja. Tapi kan ini usulan datang dari Kemendagri sekalian saja. Mendagri ingin supaya mesin birokrasi kita jalan. Jadi sekalian saja diusulkan,’’ ucapnya.

Ketika ditanya ada salah satu anggota TGP2D yang akan diangkat menjadi staf ahli saat ini masih menjadi tersangka kasus hutan Sekaroh. ‘’Itu kan proses sudah lama. Nanti saya akan coba tanyakan kelanjutannya. Karena tak ada perkembangannya,’’ tandasnya. (nas)