TGB Targetkan 2018 Angka Kemiskinan Turun 4 Persen

Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi menargetkan di akhir masa jabatannya tahun 2018 angka kemiskinan di NTB turun  hingga empat persen. Demikian disampaikannya di Hotel Jayakarta, Kamis, 1 Desember 2016.

“Kami targetkan pada 2018, yaitu akhir perkhidmatan saya sebagai Gubernur angka kemiskinan turun dari 16 menjadi 12 persen. Jadi penurunan dua persen per tahun,” ungkapnya.

Iklan

Persentase kemiskinan di NTB memang masih jauh dari rata-rata nasional. Dengan jumlah mencapai 16 persen. Walaupun diakui TGB, NTB termasuk dalam provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan cukup progresif. Angka tersebut masuk dalam hitungan presentasi yang sangat tinggi.

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, terdapat empat kelompok masyarakat yang paling banyak menyumbang angka kemiskinan. Yakni, masyarakat miskin kota, masyarakat miskin sekitar kota, masyarakat pesisir dan buruh tani.

“Kalau kita cermati kondisinya ada yang ironis disini. Karena tiga dari empat kelompok ini sebenarnya tinggal di daerah yang dekat dengan sumber daya alam. Dan sebenarnya potensinya sangat besar,” ujarnya.

Seperti halnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Semestinya keberadaan hutan, bisa menghasilkan kesejahteraan. Begitu pula buruh tani yang memiliki lahan dengan struktur bagus. Menurut TGB seharusnya mereka bisa hidup sejahtera. Demikian pula dengan masyarakat pesisir.

“Kalau memang kelautan dan perikanan kita tertangani dengan baik, semestinya kehidupannya bisa sejahtera seperti di negara-negara lain,” imbuhnya.

Telah ada beberapa program yang dijalankan pemerintah untuk menangani kemiskinan ini. TGB menyebutkan salah satunya adalah program kemitraan untuk masyarakat sekitar hutan. Dimana mereka bisa mengolah dan memanfaatkan hasil hutan untuk perbaikan perekonomiannya.

“Ada ruang yang disediakan seluas-luasnya oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Agar masyarakat sekitar hutan bisa mengakses potensi yang ada, tetapi  diutamakan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,” paparnya.

Dari kemitraan tersebut, menurut TGB telah banyak komoditas yang dihasilkan. Bahkan NTB menjadi provinsi yang cukup berhasil mengembangkan program kemitraan ini.

Berbeda dengan masyarakat sekitar hutan, pengentasan kemiskinan untuk buruh tani di NTB diakui TGB belum menemui jalan keluar yang tepat. Pemprov NTB masih sulit menemukan solusi untuk meningkatkan perekonomian kelompok ini. Namun, ajaibnya justru kelompok ini menemukan solusi sendiri yakni dengan menjadi buruh migran alias TKI di luar negeri.

“Karena kita tidak bisa melarang mereka untuk pergi, maka kita usahakan untuk membantu mengurus pra keberangkatan dan sesampainya disana,” tambahnya.

NTB memang masih tercatat sebagai daerah kantong TKI. Mudahnya mendapat pekerjaan di Malaysia salah satunya. Menjadi alasan masyarakat berbondong-bondong mendaftar menjadi buruh migran. Seperti komentar salah seorang TKI asal Lombok, Ahmad Zakaria.
“Kalau di Malaysia kita kerjaan banyak, sampai mau libur susah. Kalau sudah di Lombok, kita susah cari kerja, banyakan nganggurnya,” katanya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here