TGB Bicara Pemerintahan Terbuka di Hadapan Pemimpin Asia Pasifik

Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjadi salah satu pembicara pada acara Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017. Di forum yang dihadiri kepala daerah dan para pemimpin negara-negara Asia Pasifik itu, Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini  memaparkan tentang pemerintahan terbuka yang diterapkan di NTB.

TGB mengatakan keberhasilan pemerintahan terbuka terletak pada pelibatan masyarakat pada setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan. Pelibatan tersebut tidak hanya dalam makna yang sempit, melainkan melibatkan masyarakat beserta seluruh pranata kearifan lokal yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri.

Iklan

“Misalnya di NTB, ada para tuan guru, ulama, pondok pesantren dan para tokoh adat dan tokoh-tokoh berbasis kearifan lokal lainnya yang menjadi panutan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam hal ini kata  TGB, pemerintahan terbuka memiliki korelasi kuat dan berhubungan simetris dengan bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat pada setiap program pembangunan. Artinya, ketika pemerintah membuat atau merancang sebuah program, sejak awal masyarakat harus dilibatkan dan mengetahuinya.

“Dengan cara demikian, maka banyak ide-ide kreatif dan inovasi yang tumbuh. Program itu menjadi membumi, karena sebagian besar ide dasarnya berasal dari sumbangsih pemikiran masyarakat. Pada gilirannya, bila dalam pelaksanaan ditemukan permasalahan, maka akan sangat mudah ditemukan solusinya,” imbuhnya lagi.

Selanjutnya, masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk mengontrol dan mengukur tingkat keberhasilan dan nilai kemanfaatan dari program tersebut bagi masyarakat luas.

APLF sendiri merupakan forum dialog internasional yang membahas keterbukaan pemerintah untuk pembangunan yang inklusif, dengan menghadirkan puluhan pembicara dari luar dan dalam negeri. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai banyak target pembangunan.

“Kegiatan ini dapat menjadi forum bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif efisien dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkapnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here