Tes CPNS Hari Pertama di KLU, Sejumlah Peserta Tidak Hadir

Peserta CPNS saat mengikuti tes SKD di RSUD KLU, Kamis (6/2). (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Pelaksanaan tes CPNS di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilaksanakan mulai Kamis, 6 Februari 2020 hingga Senin, 17 Februari 2020 mendatang. Pada hari pertama pelaksanaan tes CPNS, diketahui beberapa pelamar yang berhalangan hadir.

Pantauan koran ini, pelaksanaan tes CPNS berlangsung di 4 ruangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KLU. Tiap ruangan berisi 100 orang. Masing-masing ruangan akan dilaksanakan 5 sesi tes dari pukul 07.00 WITA hingga pukul 18.30 WITA.

Iklan

“Alhamdulillah, hari ini mulai dilaksanakan tes sampai taggal 17 Februari mendatang. Tes akan diikuti oleh 5.807 orang peserta,” ungkap Kepala BKD PSDM KLU, H. M. Najib, M.Pd., di sela-sela pemantauan.

Para pelamar akan memperebutkan kuota 237 kursi CPNS yang dijatahkan oleh Kemenpan RB. Dalam pelaksanaan hari pertama, pada sesi pertama diketahui sejumlah 4 orang peserta tidak hadir. Secara otomatis, peserta tersebut dinyatakan gugur.

Peserta tes yang lain, tampak menunggu di lobi RSUD KLU untuk mengikuti jadwal pada sesi berikutnya. Untuk diketahui pula, seluruh peserta tes CPNS di KLU ini telah lebih dulu diambil sumpahnya oleh instansi terkait sehari sebelum pelaksanaan tes.

“Kami mohon doa, semoga pelaksanaan tes berlangsung aman dan sukses sampai akhir pelaksanaan di tanggal 17 Februari 2020 nanti,” sebutnya.

Untuk diketahui, jumlah pegawai (ASN) lingkup Pemda Lombok Utara, hingga kini belum tercukupi. Pascarekrutmen ASN beberapa tahun terakhir, jumlah defisit pegawai masih banyak, mencapai 1.600 orang.

Najib menyebut, sejak mekar dari Lombok Barat tahun 2008 lalu, jumlah ASN yang diberikan untuk KLU sebanyak 2.500 orang. Pemerintah saat itu, menutup kekurangan pegawai dengan merekrut tenaga kontrak.

Di samping itu, pemerintah pusat juga memberikan kuota penerimaan CPNS. Dalam dua tahun terakhir – 2017 dan 2019, penerimaan CPNS masing-masing 251 orang (dari kuota 274 orang) dan 237 orang.

“Pusat memberikan kuota penerimaan berdasarkan usulan, anjab (analisa jabatan) dan kemampuan keuangan daerah. Sampai saat ini, kekurangan pegawai kita sekitar 1.600 orang,” ungkap Najib.

Kekurangan pegawai di Lombok Utara masih akan berlangsung dalam waktu lama. Pasalnya, dari keberadaan pegawai, setiap tahunnya terdapat ASN yang purna tugas. Tahun 2020 saja, diketahui sebanyak 203 ASN akan pensiun.

Pemerintah pusat, sejatinya memberikan ruang untuk menambal kekurangan pegawai melalui rekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Hanya saja, menurut Najib, langkah ini diperkirakan akan dimulai pada pertengahan 2020 mendatang.

“Rekrutmen melalui P3K sebagai satu upaya pengalihan arah kebijakan pengangkatan dari PNS ke P3K. Daerah sudah diminta menghitung perbandingan pegawai 70: persen PNS dan 30 persenĀ  P3K. Kemungkinannya, pertengahan 2020 insyallah akan pengangkatan P3K,” paparnya.

Untuk mengantisipasi perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan. Di mana, CPNS yang diterima di satu daerah tidak boleh mengajukan pindah tugas ke daerah asalnya sebelum masa pengabdian mencapai 10 tahun. Langkah ini sendiri telah dilakukan oleh Pemda Lombok Utara jauh sebelum pusat mengeluarkan aturan. “Jadi sekarang sudah ada perjanjian kerja dengan Menpan, 10 tahun mengabdi dulu baru boleh mengajukan pindah. Kalau pindah sebelum itu, PNS dianggap mundur,” tandasnya. (ari)