Terungkap, Video Aksi Pemotongan Dana BSM di NTB

Mataram (suarantb.com) – Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) diperuntukkan bagi pelajar tergolong miskin dan tidak mampu. Namun, seringkali dana BSM ini tidak diterima utuh oleh siswa miskin atau tidak mampu. Hal ini terungkap dalam keterangan pers yang digelar Ombudsman RI Perwakilan NTB, Selasa, 20 September 2016.

Dalam keterangan pers tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan praktik menyimpang ini. Dalam video tersebut, tergambar seorang oknum guru yang melakukan pemotongan dana BSM kepada siswa dan orang tuanya yang sedang melakukan pengambilan dana BSM di bank.

Iklan

Sang guru menunggu di luar bank tempat mereka mengambil uang BSM. Di bank, penerima dana BSM mengambil uang senilai Rp 225.000 yang sesungguhnya merupakan hak penuh mereka. Namun, setelah menerima uang tersebut, sebanyak Rp 100.000 ternyata diserahkan ke oknum guru yang sudah menunggu di luar bank.

Adhar menegaskan, pemotongan dana BSM semacam itu sesungguhnya dapat tergolong praktik korupsi. Menurutnya, penerima BSM memiliki hak sepenuhnya atas dana yang diterima, sehingga tidak diperbolehkan adanya pungutan atau pemotongan dana BSM dari pihak sekolah.

Pemotongan ini, oleh pihak sekolah, dianggap sebagai upaya melakukan pemerataan penerima BSM untuk semua pelajar. Penerima BSM memberikan beberapa persen dari dana BSM yang diterima untuk dibagikan kepada pelajar lain yang tidak terdaftar. Kenyataannya, memang tidak sedikit pelajar miskin atau kurang mampu yang tidak masuk dalam daftar penerima BSM.

Namun, tidak ada laporan resmi dari pihak sekolah kepada Ombudsman RI mengenai penyaluran dana hasil pemotongan BSM tersebut. Padahal, hal itu diperlukan sebagai wujud pertanggungjawaban sekolah atas tindakannya tersebut. Oleh karenanya, sekolah yang melakukan pemotongan dana BSM harus ditindak tegas.

Ia menyebutkan di NTB telah beberapa kali terjadi praktik serupa di beberapa sekolah yang mendapatkan dana BSM, termasuk sekolah dasar. Penyebab terjadinya praktik ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua murid, dan kemungkinan adanya tekanan-tekanan dari pihak sekolah.

“Itu sebabnya kita perlu adakan pembinaan terus kepada sekolah-sekolah, agar tidak mengulang-ulang kegiatan-kegiatan seperti ini,” ujarnya, Selasa, 20 September 2016.

Adhar mengatakan praktik semacam ini sudah mulai marak dan harus segera dihentikan. Beberapa bulan terakhir, praktik serupa ditemukan di Lombok Utara dan pemerintah setempat langsung memberikan sanksi tegas.

“Kepala sekolahnya yang melakukan kegiatan ini langsung dipecat. Di daerah-daerah lain juga cukup marak,” terangnya.

Ia mengharapkan daerah lain juga menerapkan sanksi serupa kepada pihak sekolah yang melakukan praktik serupa. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih kritis menanggapi tindakan-tindakan tersebut, dan segera melaporkan kepada Ombudsman RI jika ditemukan praktik-praktik yang tidak semestinya dilakukan kepada penerima dana BSM. (rdi)