Tersangkut Dugaan Korupsi, Mantan Kadisbun Bima Diperiksa sebagai Tersangka

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten  Bima menjalani pemeriksaan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Ia dibelit kasus dugaan korupsi  proyek pengelolaan lahan kebun kopi Tambora Bima.

Pemeriksaan dilakukan akhir Desember 2017 lalu oleh penyidik Pidsus Kejari Bima.  Tersangka inisial HP, diperiksa untuk pertama kalinya sejak dijadikan tersangka tambahan dalam kasus tersebut. ‘’Dia ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan dua tersangka sebelumnya,’’  kata Kasi Pidsus Kejari Bima, Yoga Sukmana, SH ditemui Suara NTB di PN Tipikor Mataram, Selasa, 2 Januari 2017.

Iklan

Dalam kasus ini ada dua tersangka  ditetapkan sebelumnya. Mereka adalah, Suparno sebagai penjaga kebun dan H. Syafruddin selaku mantan Kabid Perkebunan Disbun Kabupaten Bima. Mereka sebelumnya sudah disidang dan sedang menjalani pidana. Dua tersangka ini mengelola dana ratusan juta subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bima untuk pengelolaan kebun kopi Tambora, tahun 2006 lalu.

Dalam fakta persidangan, keduanya menyebut nama HP yang harusnya diseret terkait dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dana sebesar itu sebelumnya dipinjam HP dan tidak dikembalikan.

Bahkan sebelum disidang, dugaan keterlibatan mantan Kadisbun itu diuraikan tersangka H. Syafruddin dalam bentuk tulisan tangan. Seharusnya penyidik meminta pertanggungjawaban HP, karena  menggunakan uang hasil kebun kopi sekitar Rp 40 juta. Uang itu disebut-sebut bagian dari kerugian negara Rp 218 juta sesuai hitungan BPKP.

Yoga mengakui, penetapan HP sebagai tersangka adalah pengembangan dari tersangka Suparno dan Syafrudin. Dua tersangka itu sejak penyidikan sampai persidangan, ‘’bernyanyi’’ soal tanggung jawab utama ada pada HP sehingga keduanya diseret dalam kasus  tersebut. Mereka didakwa sesuai Pasal 2 pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

‘’Sesuai pasal 55 KUHP, ada penyertaan perbuatan orang lain. Sehingga HP kita jadikan tersangka dan sudah kita lakukan pemeriksaan,’’ jelasnya.

Setelah penetapan tersangka dan pemeriksaan HP, saat ini penyidiknya sedang melanjutkan ke persiapan pemberkasan. ‘’Kita persiapkan  untuk pemberkasan tahap satu. Kalau sudah lengkap, kita akan limpahkan tahap dua. Kalau sudah (pelimpahan berkas dan tersangka), kita persiapkan untuk disidang,’’  jelasnya.

Pengelolaan kebun kopi Tambora pada tahun 2006 itu menelan anggaran sekitar Rp 378 juta lebih. Dana itu digunakan untuk biaya penanaman hingga panen kopi.

Tapi, dalam perjalanannya ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Kemudian, Kejaksaan mengusut dan menetapkan Syafruddin dan Suparno sebagai tersangka. Kasus ini diketahui lama menggantung, karena Syafrudin dan Suparno dijadikan tersangka  sejak tahun 2014. Kini keduanya sudah menjalani pidana penjara atas vonis bersalah dari hakim Pengadilan Tipikor Mataram. (ars)