Tersangka Kasus K2 Dompu Bertambah

Mataram (Suara NTB) – Bupati Dompu Drs.H. Bambang M Yasin (HBY), bukan satu-satunya tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan kebijakan pengangkatan honorer K2 Dompu. Tersangka tambahan adalah HY, pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X Denpasar Bali.

Penetapan tersangka itu berdasarkan berkas yang diterima oleh jaksa peneliti Kejati NTB dari penyidik Polda NTB. Di mana, dalam berkas yang diterima pekan lalu itu, jaksa menerima pelimpahan untuk dua berkas yang displit. Selain tersangka HBY juga untuk tersangka HY.

Iklan

‘’Sesuai berkas yang kami terima, ada dua tersangka, Pak Bupati dan HY (disebutkan lengkap) ini,” kata Kepala Seksi II Intelijen Kejati NTB, Muhammad Isnaeni, SH saat dengar pendapat dengan perwakilan demonstran kasus K2 Dompu, Kamis, 16 November 2017.

Nama HY diungkapkan setelah demonstran menanyakan jumlah tersangka sesuai berkas yang dikirim penyidik. Berkas itu diterima Kamis, 9 November 2017 pekan lalu atau tepat tujuh hari setelah diserahkan oleh penyidik. Untuk dua tersangka itu berkasnya terpisah.

‘’Sampai sekarang jaksa peneliti masih melakukan penelitian apakah berkas itu sudah lengkap atau belum,’’ kata Muhammad Isnaeni didampingi jaksa peneliti Sukardin, SH. Selebihnya perkembangan soal hasil pemeriksaan berkas, menjadi kewenangan jaksa peneliti  yang tidak bisa disampaikan oleh Isnaeni.

Pada hearing itu, perwakilan demonstran mempertanyakan bolak baliknya berkas kasus K2 tersebut dari Kejati NTB ke Polda NTB. Sururahman, perwakilan demonstran mempertanyakan lambannya P21 dari Kejaksaan dan petunjuk yang dianggap berbelit-belit.

Ditanggapi Isnaeni bahwa bolak baliknya berkas bukan karena faktor kesengajaan. Karena ia menjamin, jaksa bekerja profesional sesuai tugasnya meneliti berkas dan memberi petunjuk perbaikan jika ada kekurangan.

‘’Kenapa ini (berkas) alot? Yaitu tadi karena petunjuk yang diberikan jaksa kepada penyidik belum bisa dipenuhi. Sepanjang petunjuk itu belum bisa dipenuhinya kami tidak bisa P21,’’ tegasnya.

Dia kembali menegaskan, pihaknya tetap transparan jika ada yang mempertanyakan hasil penelitian berkas oleh jaksa peneliti. Simpul dari belum ada titik temu antara jaksa dengan kepolisian. Bukan karena pihaknya sengaja menghalang-halangi. Namun semata profesional menjalankan tugas.

‘’Sebab apa, nanti jaksa ini yang akan membawa berkas ke Pengadilan. Sehingga harus benar-benar petunjuk itu terpenuhi,’’ tegasnya.

Saat itu perwakilan demonstran menawarkan agar kasus ini dilakukan koordinasi dan supervisi (Korsup) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi Isnaeni tidak jadi soal. Justru menurut dia, dengan pelibatan KPK akan semakin terang dimana letak alotnya perkara ini.

‘’Jika jaksa mau urun rembug soal kasus ini ya silakan, tapi percayalah jaksa tetap profesional,’’ tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda NTB AKBP Dra. Hj.Tri Budi Pangastuti belum menjawab soal penetapan tersangka baru oleh Ditreskrimsus Polda NTB ini. (ars)