Tersangka Kasus Asrama Haji Embarkasi Lombok Bisa Bertambah

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memisahkan berkas penyidikan kasus Asrama Haji Embarkasi Lombok. Satu berkas berkaitan dengan rehabilitasi gedung pada tahun 2017. Berkas lainnya tentang penyimpangan PNBP sewa gedung tahun 2017-2019. Alasannya, hasil audit pada sumber anggaran yang berbeda.

‘’Berkasnya dipisah agar cepat selesai. Karena yang satu belum keluar hasil auditnya,’’ ungkap Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan,S.H, dikonfirmasi Kamis, 24 September 2020.

Iklan

Kasus yang belum ada hasil audit itu yakni rehabilitasi gedung Asrama Haji tahun 2017. Temuan kerugian negara memang sudah ada dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tetapi, untuk audit kerugian negaranya melalui BPK.

Pemisahan berkas ini juga demi kepastian hukum. Dalam kasus PNBP, sudah ditetapkan dua tersangka. Yakni Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial AF dan Bendahara berinisial IJK. Apabila menunggu hasil audit kasus rehabilitasi, dikhawatirkan penanganan kasus bakal berlarut.

Hal itu menurut Dedi tidak memengaruhi unsur pembuktian karena memang dari sumber anggaran yang berbeda. Calon tersangkanya pun bisa bertambah. “Kita lihat dari perannya nanti. Bisa saja tersangkanya sama, bisa juga tersangkanya lain,” tandasnya.

Dalam kasus PNBP, Inspektorat Provinsi NTB menghitung kerugian negara yang timbul mencapai Rp400 juta. Modusnya antara lain uang sewa yang dibayar pihak ketiga diduga tidak dicatatkan sebagai penerimaan negara. Melainkan diduga dipakai untuk keperluan pribadi tersangka. Sementara dana untuk rehabilitasi gedung pada tahun 2017, ditemukan indikasi penyimpangan sebesar Rp1,2 miliar. (why)