Tersangka Kasus ADD Pengembur Berpotensi Bertambah

Ilustrasi

Praya (Suara NTB) – Penyidikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur tahun 2017 yang diduga merugikan negara hingga Rp 825 juta, saat ini masih tahap pemberkasan untuk tersangka mantan kepala desa (Kades) Pengembur, SY. Namun demikian, penyidikan diperkirakan bakal terus berlanjut ke tersangka lain.

Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, S.H.M.H.,M.M., saat memberikan keterangan pers di kantornya, Kamis,  3 Januari 2019.

Iklan

Diakuinya, potensi untuk tersangka lain dalam kasus ini masih terbuka lebar. Itu artinya, proses penyidikan tidak akan berhenti pada satu tersangka lain. “Masih ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini. Selain tersangka mantan Kades Pengembur,” ungkapnya.

Siapa tersangka  barunya? Eli mengaku tergantung hasil pengembangan kasus nantinya. Yang jelas tidak akan keluar dari para saksi yang sudah dimintai keterangan sebelumnya oleh jaksa.

Hanya saja, untuk saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan pemberkasan bagi tersangka mantan Kades Pengembur supaya berkas perkaranya bisa cepat selesai dan bisa segera dilimpahkan ke tahap dua. Paling lambat pertengahan bulan Januari ini.

“Berkas perkaranya masih kita rapikan untuk nantinya kita nyatakan P-21. Untuk selanjutnya dilimpahkan ke tahap dua,” imbuhnya.

Pada tahap ini, tersangka memang tidak ditahan. Selain karena pertimbangan untuk memudahkan proses pengembalian kerugian negara. Tersangka selama proses penyidikan juga kooperatif. Tidak ada upaya melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. “Kalau soal penahanan, bisa saja kita melakukan. Tapi ada pertimbangan lain, kenapa kemudian belum dilakukan penahanan terhadap tersangka,” ujar Ely.

Yang jelas, ujarnya, kasus tersebut harus tuntas. Apalagi berkas-berkas serta dokumen pendukungnya sudah hampir lengkap dan tinggal merapikan dan melengkapi beberapa kekurangan berkas saja. “Kasus ADD Pengembur ini kita targetkan jadi kasus pertama yang masuk tahap persidangan tahun ini,” tandasnya.

Disinggung soal pengembalian kerugian negara, mantan Sekretaris TP4D NTB ini, mengaku belum ada perkembangan yang berarti. Di mana total pengembalian kerugian negara baru sekitar Rp 220 juta dengan rincian Rp 186 juta dari pihak bendahara desa. Sedangkan dari tersangka sendiri baru mengembalikan sekitar Rp30 juta. (kir)