Terpidana Konsolidasi BPR NTB Ajukan PK, Ungkap Bukti Transfer Mantan Wagub

Terpidana kasus konsolidasi PD BPR Ihwan (berdiri), Rabu, 5 Februari 2020 menunjukkan bukti surat yang dijadikan novum PK. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terpidana kasus korupsi dana konsolidasi PD BPR NTB Ihwan mengajukan peninjauan kembali. Mantan Direktur PD BPR Sumbawa ini menyerahkan bukti baru. Yakni rekening koran bukti transfer masuk pengembalian uang dari mantan Wakil Gubernur NTB. Uang sejumlah Rp50 juta yang batal dipakai untuk menghentikan kasus.

Bukti tersebut diajukannya dalam sidang pemeriksaan PK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu, 5 Februari 2020 yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Sri Sulastri.

Iklan

“Rekening koran rekening saya untuk bukti surat,” ucap Ihwan sambil menunjukkan salinan rekening koran dan buku tabungan. Dari bukti tersebut, tercatat ada transaksi kredit sebesar Rp50 juta tertanggal 5 Februari 2018. Transaksinya melalui rekening BNI Syariah miliknya. Pengembalian itu, kata dia, menjadi bukti bahwa pernah ada penyerahan uang.

“Awalnya diminta Rp250 juta melalui Mutawali. Yang minta Pak MR (disebutkan lengkap, red). Saya cuma sanggupnya Rp50 juta,” terangnya.

Mutawali adalah Ketua Tim Konsolidasi PD BPR kala itu. Permintaan itu, kata Ihwan, saat kasus masih dalam proses penyidikan di Kejati NTB. Uang itu dimaksudkan untuk mengintervensi penanganan kasus. Dia dijanjikan lepas dari jeratan hukum.

“Itu waktu sebelum penetapan tersangka. Akhirnya kan tidak jadi. Makanya uang dikembalikan. Saya tahunya uang itu dari Wagub dari Mutawali. Pak Mutawali juga ada dikembalikan uangnya,” beber Ihwan. Menurutnya, perkara itu belum adil. Dalam perkara itu Ihwan dalam vonis kasasi Mahkamah Agung RI bahwa masih ada kejanggalan. Yakni mengenai penggantian kerugian negara.

“Ada orang lain yang dibebankan untuk membayar kerugian negara kok tidak diusut sampai sekarang,” terangnya. Ihwan kini sedang menjalani hukuman pidana penjara selama tiga tahun enam bulan atas kasusnya berdasarkan vonis kasasi Mahkamah Agung RI. Maret nanti, dia genap dua tahun menjalani masa pidananya.

“Saya sudah bersurat ke Jamwas Kejagung, upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya sama. Makanya lewat PK ini saya mencari keadilan,” terangnya.

Jaksa penuntut umum Wayan Suryawan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dalam menanggapi PK tersebut. Hakim Sri Sulastri mengatakab, sidang pemeriksaan berkas sudah cukup.

“Berkas akan segera dikirim ke Mahkamah Agung,” ucapnya menutup sidang.

Ihwan dipidana penjara selama tiga tahun enam bulan, denda Rp100 juta subsider tiga bulan, dan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp382,04 juta subsider dua tahun.

Sesuai putusan banding PT NTB. Putusan PT NTB digunakan karena Mahkamah Agung RI menolak kasasi Ihwan dan jaksa penuntut umum. Ihwan bersama Mutawali atas arahan Manggaukang membuat rekayasa pertanggungjawaban penggunaan danan konsolidasi PD BPR. Majelis hakim banding menilai bahwa Ihwan, Mutawali, dan Manggaukang memiliki peran yang dominan dalam penggunaan dana. Perbuatan tiga orang itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,063 miliar. (why)