Terlibat Kasus Pernikahan Dini, Ancaman Pidana Menanti Orang Tua dan Perangkat di Lobar

Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, Erni Suryana memimpin pertemuan camat Sekotong, kades cendimanik dan perangkat dusun membahas pernikahan dini melibatkan siswa SMK dengan dua siswi. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Kasus pernikahan di bawah umur melibatkan siswa SMK dengan dua siswi di Kecamatan Sekotong menjadi atensi pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Melalui dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kamis, 21 Oktober 2020 mengumpulkan para Kepala Desa di Kecamatan Sekotong termasuk memanggil para  kadus yang memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur yang terjadi beberapa waktu lalu.

Iklan

Sekretaris DP2KBP3A Erni Suryana mengatakan  para Kades dikumpulkan untuk diberikan arahan agar tidak memfasilitasi jika ada pernikahan yang masih di bawah umur.  Tidak hanya para kades, dua Kadus dari dua desa yang berbeda yang memfasilitasi pernikahan juga dihadirkan, bahwa Kadus tersebut diminta untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan lagi memfasilitasi jika ada perkawinan  yang masih usia anak.

“Dengan adanya surat pernyataan ini, ketika langgar atau terjadi lagi, maka akan lakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku (pidana red), sebagaimana diatur dalam undangan perlindungan anak dan perda yang dimiliki oleh pemkab Lobar,” tegas dia.

Aturan ini tegas dia juga berlaku bagi semua Kepala Dusun yang ada di Kabupaten Lombok Barat, siapapun kepala dusun yang memfasilitasi terlaksana sebuah pernikahan yang pengantinnya masih di bawah umur maka, pihak pemerintah maupun yang berwajib tidak akan segan untuk memproses kadus yang  melakukan tindakan memfasilitasi pernikahan di bawah umur.

“Ancaman sanksi yang tegas sesuai dengan proses hukum juga berlaku bagi Kadus yang lainnya,” tegasnya. Lalu bagaimana dengan orang tua? Ia menegaskan, pihak orang tua juga bisa dikenakan sanksi pidana.

“Dalam pertemuan yang digelar di kantor Camat Sekotong, selain  menandatangani surat pernyataan,  selanjutnya pihaknya akan meminta Camat  Sekotong memantau pernyataan yang sudah dilakukan, termasuk juga memantau para Kadus masing-masing oleh para kades. Untuk semua kades memanggil kadusnya yang nanti akan ditindaklanjuti juga dgn surat imbauan dari camat untuk semua kadus dan kalau masih ada kadus yang memfasilitasi perkawinan anak maka kita tidak segan-segan untuk membawa ke jalur hukum,” tegasnya.

Tidak hanya di Sekotong hal yang sama juga dilakukan di Desa Kediri, di Desa Kediri melakukan deklarasi menuju desa layak anak.

“Desa Kediri juga sudah melakukan deklarasi menuju desa layak anak,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Sekotong Barat Saharudin mengatakan, bahwa di Desa Sekotong Barat sudah berusaha untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di desanya. Ia mengungkapkan, para Kadus yang ada di Desanya sudah tidak berani memfasilitasi jika ada warga yang mau menikah tetapi usianya masih di bawah umur.

“Kadus sudah tidak mau lagi, karena sudah ada aturannya, kalau dilanggar mereka yang beresiko, masa orang lain yang enak menikah, mereka kadus yang terancam, maka mereka tidak lagi,” ungkap Saharudin.

Oleh karena itu, pihak desa sudah sangat tegas juga untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Namun ketika terjadi kecelakaan, karena sudah hamil duluan, hal ini yang membuat mereka dilema, kalau dicegah sudah hamil, kalau dibiarkan melanggar. “Serba salah ketika kasusnya kecelakaan (hamil),” ungkapnya. (her)