Terkait Pimpinan DPRD Dompu, BK Kumpulkan Fraksi Dewan

Jpeg

Dompu (Suara NTB) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Dompu mengundang delapan ketua fraksi di DPRD Dompu terkait pengaduannya soal pimpinan Dewan. Undangan yang dilangsungkan secara bersama – sama ini disebut untuk klarifikasi setelah permintaan klarifikasi kepada Wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd dibatalkan.

Ketua BK DPRD Dompu, H Didy Wahyuddin, SE kepada wartawan di ruang kerjanya usai pertemuan dengan pimpinan fraksi, Senin, 27 Februari 2017 mengatakan, pertemuan dengan delapan fraksi DPRD Dompu minus fraksi PPP dalam rangka undangan klarifikasi atas pengaduan yang diajukan kepada BK, 11 Januari 2017 lalu.  Pihaknya ingin mendalami dan mempertanyakan kembali komitmen masing – masing fraksi terkait pengaduannya. “Kita inginkan pendapat secara langsung dari mereka menjadi sebuah berita acara BK, kira – kira misi masing – masing fraksi ini serius atau tidak,” katanya.

Iklan

Delapan fraksi yang hadir, kata H. Didy, sepakat untuk melanjutkan proses pengaduan ke BK. Namun prosesnya untuk kepentingan internal Dewan untuk menjaga kredibitas lembaga dan supaya marwah lembaga tetap terjaga. “Mereka inginkan, pimpinan DPRD itu bukan sebagai bemper eksekutif. Tapi sebagai pimpinan lembaga rakyat yang memiliki kredibitas yang jelas dan representasi masyarakat dari Kabupaten Dompu,” katanya.

Didy menyebutkan, salah satu persoalan sehingga fraksi – fraksi mengadukan pimpinan ke BK terkait penyempurnaan APBD tahun 2017 setelah ada hasil evaluasi tim pemerintah Provinsi (Pemprov). Mengacu PP No 58 tahun 2005, kepala daerah dan Banggar Dewan harus duduk bersama untuk penyempurnaan (catatan evaluasi) itu. Apalagi dalam catatan tim evaluasi APBD, banyak item atau catatan yang harus direvisi atau ditiadakan untuk dibahas bersama.

Ia mencontohkan, pembangunan gedung kantor Bupati yang belum dilengkapi DED, master plan dan belum diekspose di Dewan. Karena hingga saat ini, Dewan masih meraba terkait rencana pembangunan kantor Bupati. “Apalagi angkanya itu berubah di luar dari yang diparipurna. Itu yang menjadi catatan fraksi. Terjadinya perubahan angka setelah paripurna itu, awalnya Rp 52 miliar menjadi Rp 72 miliar,” jelasnya.

Selain terkait penyempurnaan APBD yang tidak melibatkan Banggar, H Didy juga mengaku, ada persoalan lain terkait pimpinan Dewan yang tidak perlu dibuka dan cukup menjadi bahan pihaknya untuk duduk bersama dan dibenahi. “Pada intinya, kita lakukan klarifikasi ini bukan kita saling jastifikasi. Kita ingin lembaga ini terangkat, memiliki marwah, memiliki kredibitas, bukan saling menjatuhkan,” tegasnya.

Sebelumnya, BK juga telah mengundang pimpinan Dewan untuk mintai klarifikasi terkait aduan anggota Dewan. Secara berturut –turut diundang BK pada Selasa (21/2) Ketua DPRD, Yuliadin, S.Sos, Rabu (22/2) wakil Ketua DPRD, Sirajuddin, SH, dan pada Kamis (23/2) wakil Ketua DPRD, M Amin, S.Pd. Pada saat undangan, Ketua DPRD sedang tugas dinas dan wakil Ketua, Sirajuddin hadir tapi tidak ketemu ketua BK. Sementara wakil ketua DPRD, M Amin hadir, tapi ditunda. “Saya sudah  tunda semua. Pada prinsipnya, saya ingin mulai dari fraksi saja dulu,” kata H Didy. “Ndak jadi kita klarifikasi. Dia (M Amin) datang duduk – duduk saja,” ungkap H Didy.

Pernyataan H Didy ini selaras dengan pernyataan masing – masing ketua Fraksi DPRD Dompu. Seperti Taha, S.Pt (FPDIP), Syafruddin, SH (FPBB), dan Rahmat Syafiuddin, SH (FPKB). “Pada prinsipnya, fraksi – fraksi ini ingin agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa akan datang, minimal saat APBD Perubahan tahun ini (pembahasan hasil evaluasi dilakukan bersama Banggar),” kata Rahmat Syafiuddin. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here