Terkait KTP Warga Pemalikan, Bupati Tunggu SK Kementerian LHK

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid merespon tuntutan warga Pemalikan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong terkait kejelasan KTP mereka. Bupati perlu menunggu SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Alih Fungsi Lahan.

“Saya sudah minta ke Dinas Kependudukan untuk mengecek benar tidak surat keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan yang baru tentang alih fungsi lahan, katanya bulan April ini ditanda tangan. Mudahan kita dapatkan jatah,” jelas bupati, Rabu, 19 April 2017.

Iklan

Jika adanya aturan ini tentu ada celah bagi daerah mendapatkan jatah alih fungsi lahan, namun apakah lahan konservasi yang ditempati warga Pemalikan itu bisa termasuk tergantung dari SK.

Menurutnya terkait penyelesaian KTP warga Pemalikan ini mesti komperehensif, artinya menyeluruh baik lahan dan statusnya. Dalam aturan, jelasnya, diatur melalui desa dan kecamatan, pihaknya tidak bisa potong kompas mekanisme ini. Problem yang dihadapi kepala desa harus pahami sebab tentu  dihadapkan pada persoalan di samping lahan dan surat keterangan asal.

Ia mengaku kaget jumlah penduduk ini makin bertambah hingga ribuan. Hal ini, jelasnya, yang dikhawatirkan, sebab lahan yang ditempati termasuk konservasi BKSDA. “Bukan persoalan kami tidak mau terbitkan KTP, tapi  itu wilayah kekuasaan Kementerian Kehutanan,” jelasnya.

Terkait dampak politis, menurut Ketua Kahmi Lobar ini menegaskan tak melihat itu.  Pihaknya hanya berbicara peraturan tidak berbicara politis. Menurutnya hak warga negara tetap diakomodir, sebab masalahnya lahan itu lahan konservasi. Jika di luar kawasan tersebut, maka warga yang ditinggal di tempat itu sudah dibuatkan KTP. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here