Terjerat Narkoba, ASN Pemkot Mataram Terancam Diberhentikan

Tim Indisipliner Kota Mataram meminta keterangan Kadisnaker, Hariadi terkait stafnya selama satu tahun tidak masuk kerja. Satu dari tiga ASN menjalani sidang terancam diberhentikan karena terjerat kasus narkotika. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tiga aparatur sipil Negara (ASN) Kota Mataram, Kamis, 27 Februari 2020 menjalani sidang indisipliner. Satu pegawai terjerat narkoba dan kini menjalani hukuman penjara selama setahun terancam akan diberhentikan.

Sidang disiplin pegawai dipimpin oleh Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia didampingi Inspektur Inspektorat, Lalu Alwan Basri, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Dr. Hubaidi.

Iklan

Dalam sidang itu, hanya satu pegawai yang memenuhi panggilan. Dua pegawai masing-masing berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja absen. Tim mengklarifikasi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pimpinan mereka.

Sidang dimulai sekira pukul 09.30 Wita. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hariadi memberikan klarifikasi terhadap stafnya yang tidak masuk kerja hampir setahun tanpa keterangan. Sekitar satu jam diklarifikasi. Tim kemudian memanggil BG, staf Inspektorat Kota Mataram.

Kehadiran BG mempermudah tim mengklarifikasi serta menggali informasi penyebab tidak masuk kerja. Tak berselang lama, Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati didampingi Sekretarisnya, Jimmy Nelwan masuk ke ruangan dan memberikan klarifikasi terhadap HL yang juga menjadi pesakitan dalam sidang tersebut.

Evi mengatakan, tiga pegawai berasal dari Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP dan Inspektorat dipanggil untuk dimintai keterangan penyebab mereka tidak masuk bekerja. Hanya saja, dua orang absen atau tidak datang tanpa keterangan. Tim pun memutuskan memanggil pimpinan OPD untuk diklarifikasi.

Pelanggaran disiplin berupa tidak hadir melebihi 46 hari kerja. Dan, satu pegawai terjerat narkoba dan kini sedang menjalani proses hukuman penjara selama satu tahun. “Satu pegawai ada indikasi ke arah penyalahgunaan narkoba,” terang Evi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014. Pegawai negeri sipil yang tersandung masalah hukum dan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) akan diberhentikan.

Keputusan memberikan sanksi bagi pegawai kata Evi, menjadi kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian. Tim hanya membuat telaah atau kajian berdasarkan keterangan, hasil klarifikasi dan landasan hukum. “Kan ada sanksi berat, sedang dan ringan. Nanti PPK yang menentukan sanksi apa,” jawabnya.

Kepala Disnaker, Hariadi mengaku, stafnya hampir satu tahun tidak masuk kerja. Hitungannya adalah enam bulan menjalani cuti karena mengidap penyakit kanker. Dan, sisanya tidak masuk tanpa keterangan apapun. “Sebenarnya dia sakit. Cuman tidak melampirkan surat keterangan dari dokter,” kata Hariadi. (cem)