Terjaring Razia Masker, ASN Enggan Bayar Denda

Dua orang pelanggar Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 menjalani sanksi sosial dengan membersihkan saluran pinggir jalan raya. Dari 504 orang terjaring razia masker, 16 di antaranya adalah ASN, dan sebagiannya enggan bayar denda dengan alasan tidak membawa uang. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Aparatur sipil negara (ASN) sepatutnya memberi contoh ke masyarakat. Tindakan itu tidak ditunjukkan oleh beberapa oknum pegawai yang terjaring razia masker. Sanksi berupa denda tidak ditempuh dan mereka memilih sanksi sosial.

Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Aank Tantawi menerangkan, operasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Provinsi NTB Tahun 7 Tahun 2020 dan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Razia masker sampai tanggal 4 November terjaring 504 orang. Di antaranya, 16 orang berstatus pegawai negeri sipil dan 488 orang masyarakat biasa. “Total sampai pekan kemarin itu 504 orang terjaring razia masker,” sebut Aank ditemui Jumat, 13 November 2020.

Pelanggar protokol kesehatan tidak semuanya memilih membayar denda, termasuk ASN tersebut. Para abdi negara yang bekerja di instansi vertikal, Pemprov NTB dan Pemkot Mataram memilih sanksi sosial dengan menyapu atau membersihkan saluran. “Ada juga ASN yang tidak mau bayar denda. Alasannya tidak bawa uang di dompet,” sebutnya.

Sejumlah 177 orang memilih sanksi administratif (denda, red) dan 327 orang sanksi sosial. Selama razia masker bersama tim terpadu dari TNI, Polri dan Dinas Perhubungan, total denda terkumpul Rp16.790.000.

Disampaikan Aank, penerapan sanksi sosial bagi ASN berbeda dengan warga lainya. Jika warga diminta menyapu sekitar 10-15 menit. Sedangkan, bagi ASN dikenakan sanksi sosial lebih berat. Sebagai ASN semestinya memberi contoh ke masyarakat, karena rata – rata ASN tahu dan harus tahu penerapan protokol kesehatan. “Yang terjaring razia tinggal di wilayah lain tapi wilayah kerja mereka di Kota Mataram,” jelasnya.

Berbagai alasan disampaikan oleh ASN tersebut, mulai dari lupa membawa masker dan masker diletakkan di bawah jok motor. Kendati demikian, tim terpadu tidak bergeming dan tetap mengenakan sanksi.

Razia masker sebagai upaya penegakan Perda dua pekan terakhir tidak dilaksanakan karena tim terpadu sedang fokus penanganan kejadian bencana. Selain itu, kondisi cuaca juga tidak bersahabat beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana dengan razia masker di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan? Khusus di pasar tradisional dikatakan, beberapa kecamatan telah melibatkan pelindung masyarakat (linmas) mereka. Sifatnya hanya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tidak dalam rangka penegakan atau operasi yustisi. “Cuma peringatan atau suruh push up bagi yang tidak bawa masker,” demikian kata dia. (cem)