Terjaring 9.246 Pelanggar, Denda Razia Masker Capai Rp205,5 Juta

Satpol PP NTB bersama aparat keamanan melakukan razia masker di Kota Mataram, Jumat, 16 Oktober 2020. Masih ditemukan banyak masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mencatat jumlah masyarakat yang terjaring razia masker atau operasi penegakan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penyakit Menular terus bertambah. Hingga Kamis, 15 Oktober 2020, jumlah pelanggar tercatat sebanyak 9.246 orang, dengan jumlah denda yang terkumpul sebesar Rp205,5 juta sejak 14 September lalu.

Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si menyebutkan, sebanyak 9.246 pelanggar tersebut, 1.960 orang kena sanksi denda dan 7.286 orang kena sanksi sosial. Sebanyak 1.960 pelanggar yang kena sanksi denda, terdiri dari 1.863 masyarakat umum, 95 PNS dan 2 pelajar atau mahasiswa.

Iklan

Bagi masyarakat umum dan pelajar/mahasiswa yang terjaring razia tidak memakai masker kena denda sebesar Rp100 ribu per orang. Sedangkan PNS sebesar Rp200 ribu per orang. Sehingga jika dihitung, jumlah denda yang terkumpul untuk 1.863 masyarakat umum sebesar Rp186,3 juta. Kemudian 95 PNS sebanyak Rp19 juta dan 2 pelajar/mahasiswa sebesar Rp200 ribu. Sehingga total denda yang terkumpul sampai 15 Oktober sebesar Rp205,5 juta.

Sementara itu, masyarakat yang kena sanksi sosial sebanyak 7.286 orang. Tri merincikan, masyarakat umum sebanyak 6.713 orang, PNS sebanyak 168 orang, pelajar/mahasiswa sebanyak 15 orang. Kemudian yang kena surat peringatan pertama sebanyak 390 orang.

Jika dilihat di 10 kabupaten/kota di NTB, pelanggar terbanyak di Lombok Barat sebanyak 2.054 orang. Kemudian Lombok Timur sebanyak 1.675 orang dan Sumbawa sebanyak 1.135 orang. Selanjutnya, Lombok Tengah 995 orang, Bima 939 orang, Lombok Utara 617 orang, Kota Bima 424 orang, Kota Mataram 343 orang, Sumbawa Barat 375 orang, dan Dompu 115 orang. Sementara, penegakan yang dilakukan Tim Mobile Provinsi berhasil menjaring 577 orang pelanggar.

Tri mengatakan, Satpol PP bersama TNI dan Polri beserta OPD terkait terus melakukan penegakan di lapangan. Dengan harapan, masyarakat semakin sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.

Terpisah, Sekda NTB yang juga Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, selain melakukan operasi penegakan di jalanan. Satpol PP juga melakukan sosialisasi dan penegakan di tempat-tempat kerumunan.

‘’Lebih kepada pengaturan strategi di lapangan. Tetap di kerumunan, yang demo-demo juga disosialisasikan,’’ katanya. (nas)