Terjadi Tren Kenaikan Perolehan Pajak, Puluhan Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Insentif PKB

Ilustrasi Tagihan Pajak (PxHere)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB optimis mengejar target pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Di tengah pendapatan daerah yang berkurang sekitar Rp600 miliar, Bappenda mengatakan potensi penerimaan PKB mulai menunjukkan tren peningkatan di masa pandemo Covid-19.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Mohammad Husni mengatakan, kebijakan pemberian  keringanan dan insentif PKB yang dilakukan Pemprov NTB telah dimanfaatkan puluhan ribu wajib pajak. Kebijakan insentif PKB berdasarkan Peraturan Gubernur NTB No.17 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Lima Tahun yang berlaku mulai 1 April – 31 Mei

Iklan

‘’Angkanya sudah puluhan ribu (wajib pajak) yang memanfaatkan insentif pajak ini,’’ kata Husni dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 7 Juni 2020.

Kebijakan insentif PKB ini, kata Husni kembali diperpanjang dua bulan ke depan atau sampai 31 Juli mendatang. ‘’Karena mungkin kemarin masyarakat banyak yang masih stay at home. Jadi belum maksimal yang memanfaatkan insentif pajak. Sehingga diperpanjang sampai 31 Juli,’’ terangnya.

Berdasarkan data Bappenda NTB, potensi PKB di NTB tahun 2020 sebanyak 1.561.464 objek. Dengan potensi aktif obyek PKB sebesar 54,51  persen atau 851.159 obyek senilai Rp377,859 miliar.

Sedangkan 45,49 persen wajib pajak yang menunggak atau tidak aktif membayar PKB. Jumlah yang menunggak antara 1-5 tahun 502.427 wajib pajak senilai Rp285,718 miliar  dan di atas 5 tahun sebanyak 207.868 wajib pajak senilai Rp180,728 miliar. Sehingga total nilai tunggakan PKB di NTB mencapai Rp466,4 miliar.

Husni mengatakan akibat pendemi Covid-19, memang terjadi penurunan potensi penerimaan PKB dan BBNKB. Semula PKB ditargetkan sekitar Rp445 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sekitar Rp350 miliar. Namun akibat pandemi Covid-19, penerimaan PKB dan BBNKB diproyeksikan terjadi sedikit penurunan.

‘’Ada penurunan cuma saya lupa angkanya. Tetapi sekarang trennya sudah mulai naik. Kalau kemarin PKB itu untuk mendapatkan Rp1 miliar agak susah dalam sehari. Sekarang rata-rata sudah hampir di atas Rp1 miliar sehari. Bahkan sampai Rp1,5 miliar realisasinya,’’ sebut Husni.

Ia mengatakan pada bulan April, rata-rata penerimaan PKB di bawah angka Rp1 miliar. Namun mulai akhir Mei sampai awal Juni ini rata-rata penerimaan PKB sudah berada di atas Rp1 miliar dari seluruh Kantor Samsat yang ada di NTB.

‘’Bahkan ada yang perolehannya Rp1,5 miliar, Rp1,6 miliar. Jadi ada tren naik. Kita optimis dengan melihat tren ini. Mudah-mudahan dengan membaiknya situasi masyarakat ini juga diikuti dengan membaiknya masyarakat dalam menunaikan kewajibannya,’’ harapnya.

Kebijakan new normal dinilai akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Jika aktivitas masyarakat kembali normal, maka akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki penghasilan dan akan mempengaruhi daya beli.

‘’Sekarang kan menurun, terutama daya beli kendaraan baru. Kalau dia sudah kembali situasi normal, aktivitas masyarakat kembali normal bisa jadi berangsur-angsur pulih pendapatan pajak ini. Masyarakat mulai beraktivitas, ekonomi masyarakat sudah tumbuh, daya beli mulai naik, maka kewajibannya bisa terpenuhi,’’ tandasnya.

Untuk mengejar target realisasi pajak daerah, pihaknya terus melaksanakan pelayanan, sosialisasi dan pemberitahuan pajak. Supaya masyarakat tahu kewajibannya. Masyarakat diingatkan melalui surat pemberitahuan dan surat peringatan. (nas)