Terima Tim Evaluasi ORI Pusat, Ini Kata Gubernur Soal Kinerja Ombudsman NTB

Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dapat terus menjaga  independensi  serta komukasi  yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Lembaga pengawas layanan publik itu juga dimintanya dapat menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Salah satu inovasi yang diperlukan, menurut Gubernur adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja layanannya. Karena, tata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan. Ombudsman diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah.

Iklan

Dengan demikian lembaga pengawas itu tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat saja. Namun juga berperan dalam menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik.

Hal tersebut dikatakan Gubernur saat menerima kunjungan kerja Tim Evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang kerjanya, Rabu, 23 Agustus 2017.  Tujuan dari kunjungan Tim Evaluasi Ombusdmen tersebut menemui gubernur TGB adalah untuk menyampaikan questioner, sekaligus untuk meminta tanggapan dan masukan terkait kinerja Ombudsman  di NTB.

Selain inovasi dan terobosan, Gubernur juga meminta Ombudsman untuk terus menjaga independensi di tengah hiruk pikuk dunia perpolitikan. Apalagi, NTB saat ini tengah memasuki tahun politik, yang tentunya memiliki resistensi terhadap kinerja yang akan dilakukan.

“Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan dengan baik. Kalau ada laporan, ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” jelas Gubernur seraya berharap Ombudsman dapat membangun jaringan dengan berbagai komunitas atau lembaga yang ada di daerah.

Perwakilan ORI Pusat, Ninik Rahayu menjelaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja Ombudsman di daerah perlu dilakukan. Mengingat, lembaga ini dibentuk dan diarahkan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, evalusai terhadap kinerja Ombudsman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang menerima berbagai aduan terkait layanan publik.

“Ke depan, Ombudsman Perwakilan NTB mampu berjejaring dengan lembaga-lembaga atau komunitas yang ada di daerah ini,” ungkapnya.

Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah, seperti LBH, PKK, LSM, menurutnya akan mempercepat terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melapor tentang kesulitan saat menerima layanan dari pemerintah.

Pada kesempatan tersebut turut mendampingi kedua perwakilan ORI Pusat  tersebut, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabuddin dan Ikhwan. Serta Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si. (nas)