Terima Penghargaan SAKIP, Sumbawa Naik Peringkat

H. Rasyidi dan Jufri

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa berhasil naik peringkat dengan meraih penghargaan predikat “B” atau “Baik” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh  Menpan RB, Syafruddin kepada Pemkab Sumbawa yang diterima Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Rabu 6 Februari lalu.

Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, kepada Suara NTB, Rabu (13/2), menyatakan kenaikan peringkat nilai dari CC ke B ini, diperoleh karena kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah membaik. RPJMD telah direvisi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Sehingga program apa yang termuat di RPJMD bisa ditangani secara bertahap.

“Dulu (program) agak banyak padahal kemampuan kita terbatas. Mimpi besar sementara kemampuan kurang. Sehingga kami sesuaikan dan Kemenpan RB yang dibantu Inspektorat Provinsi melihat RPJMD kita sudah bagus dan fokus apa yang kita kerjakan. Sehingga kita bisa naik peringkat,” terangnya.

Kasubag Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Sumbawa, Jufri, S,Si, M.M, menambahkan, predikat B tersebut menunjukkan sistem yang digunakan dalam manajemen kinerja sudah berjalan baik. Sehingga pencapaian predikat SAKIP Kabupaten Sumbawa ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada pada predikat “CC” selama 4 tahun berturut-turut.

Secara agregat nilai SAKIP Kabupaten Sumbawa pun berada di atas angka Provinsi NTB, dimana 6 Kabupten/Kota dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB meraih predikat B. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota lainnya masih berada pada predikat CC dan C.

Menurut Jufri, evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB adalah menilai implementasi SAKIP untuk memetakan instansi Pemerintah yang dibagi dalam beberapa kategori predikat (AA, A, BB, B, CC, C dan D). Yang menggambarkan kemampuan instansi pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran. Kemudian menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas. Serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan.

“Penghargaan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan manajemen berbasis kinerja. Semua indikator kinerja sudah dapat menujukkan dan mengukur ketercapaian keberhasilan pemerintah. Poin paling besar, ada pada sistem perencanaan dari RPJMD hingga Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah. Dalam dua tahun RPJMD sudah bisa dicapai,” tukas Jufri.

Dilansir Suara NTB sebelumnya, Pada saat penyerahan penghargaan SAKIP, Menpan RB mengatakan, melalui implementasi SAKIP paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekkedar pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara efektif dan efisien. Penggunaan anggaran dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas. Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan yang tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar, bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran. (arn/*)