Terduga Perampas Tanah Warga Selong Belanak akan Ditetapkan Jadi Tersangka

Mataram (suarantb.com) – Polda NTB terus mendalami kasus dugaan perampasan tanah milik warga Selong Belanak, Lombok Tengah. Polisi kini telah mengantongi nama calon tersangka. Namun, pihak kepolisian masih menunggu penyelesaian secara mediasi kasus tersebut.

Direskrimum Polda NTB, Kombes Pol. M. Suryo Saputro, menyebutkan kasus tersebut telah ditingkatkan ke penyidikan pekan lalu. Diketahui, kasus tersebut merupakan dugaan perusakan lahan warga untuk proyek jalan dalam bentuk pengaspalan yang dikerjakan Dinas PU Provinsi NTB.

“Calon tersangka sudah ada. Kalau mereka bisa selesaikan dengan mediasi ya silakan. Kalau enggak ya mungkin kepolisian bertindak secara profesional dan proporsional,” ungkapnya, saat ditemui di Mapolda NTB, Jumat 23 September 2016.

Salah seorang pejabat dikatakan akan dimintai pertanggungjawabannya melalui proses hukum, “Institusi ini kan pasti ada personal yang mengawaki. Ini ada indikasi, selain masyarakat dirugikan, tanahnya juga diambil,” jelas Suryo.

Sementara terkait inisial pelaku, Suryo membeberkan pemeriksaan terkait kasus tersebut, “Yang saya tahu Kabid Bina Marga itu sudah diperiksa. Nanti kalau sudah waktunya kita kasih tahu,” bebernya.

Calon tersangka diduga melanggar pasal 406 KUHP. Dari sejumlah fakta dan alat bukti yang dikantongi penyidik, diduga kuat indikasi pengerusakan di atas lahan orang lain dalam bentuk pengaspalan melalui proyek peningkatan jalan.

Akibat dari proyek tersebut, masyarakat dan investor menjadi korban, “Korbannya investor ada, masyarakat ada. Ini kan bukan tanah negara, ini tanah hak milik loh ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kadis PU Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi menyebutkan, bahwa negara boleh memaksa atau mengambil tanah warga untuk kepentingan umum, Namun, Suryo berpendapat berbeda. “Kalau Kadis PU bilang boleh, coba tanya, boleh enggak tanahnya dia dipaksa buat negara? Kan Kadis PU juga warga negara, mau ndak dia?” cetusnya.

Pemilik 17 sertifikat hak milik lahan di Desa Selong Belanak menjadi korban dari proyek jalan. Suryo menjelaskan, pihaknya sejatinya mendukung proyek yang ditargetkan tuntas akhir September nanti. Namun, pemerintah tidak seharusnya bertindak di luar batas koridor hukum yang berlaku.

“Itu kan untuk pembangunan ekonomi masyarakat, saya setuju. Tapi kan tidak berarti harus melegalkan segala cara. Tanah orang dipakai, kan tidak boleh itu sewenang-wenang. Ada payung hukumnya, ada aturan,” tegasnya. (szr)