Terdampak Pandemi, 4.800 Pekerja Pariwisata di NTB Cairkan JHT Rp69,8 Miliar

Ilustrasi pencairan dana JHT. (Gambar oleh Peggy und Marco Lachmann-Anke dari Pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) NTB mencatat jumlah klaim asuransi Jaminan Hari Tua (JTH) mencapai 4.800 orang. Hal tersebut paling banyak dilakukan oleh pekerja sektor pariwisata yang dirumahkan sebagai dampak dari pandemi virus corona (Covid-19) yang berlangsung.

Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi Institusi dan Program Khusus BPJAMSOSTEK NTB, Mansursyah, menerangkan total klaim tersebut merupakan catatan untuk periode Maret sampai akhir Juni. Artinya, sejak pandemi Covid-19 masuk ke NTB.

Iklan

“Total klaim JHT yang cair sebesar Rp69,8 miliar,” sebut Mansur, Minggu, 5 Juli 2020. Jumlah tersebut diakui terbilang cukup banyak, di mana hampir 90 persen merupakan pencairan klaim dari peserta yang terdampak pandemi.

Diterangkan, klaim terbanyak datang dari pekerja hotel, resor, restoran dan bidang pariwisata lainnya yang perusahannya harus merumahkan sementara pekerja.

“Itu seperti hotel, restoran, rumah makan di Sekotong dan Senggigi di Lombok Barat, Gili Trawangan Lombok Utara. Bahkan sampai Kota Mataram pun banyak yang mengklaim, karena semua hotel-hotelnya juga terpukul,” jelasnya.

Masing-masing perserta yang mengklaim JHT BPJAMSOSTEK NTB disebut menerima dana sesuai dengan alam bekerja di perusahaan. “Masing-masing tergantung dari masa kerja, kalau 10-20 tahun itu sekitar Rp 20-30 juta, tapi kalau dibawah itu masa kerjanya paling Rp 5-10 juta satu orang,” ujar Mansur.

Klaim JHT tidak hanya dilakukan oleh pekerja yang dirumahkan. Melainkan juga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dalam jumlah yang relatif sedikit.

Diterangkan Mansur, bagi pekerja yang dirumahkan pihaknya secara umum tidak merekomendasikan untuk melakukan penarikan JHT. Mengingat situasi yang terjadi adalah perumahan sementara, dimana para pekerja akan dipanggil kembali jika situasi mulai normal.

  Gubernur NTB Pastikan Mutasi Pejabat Januari

Selain itu, pihaknya juga telah menerima permohonan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB agar memastikan perusahaan yang melakukan PHK harus memberikan pesangon bagi para pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Mengingat jika surat keterangan kerja dikeluarkan oleh perusahaan, maka pekerja yang menerima dianggap sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut.

“Makanya kemarin kita waktu dipanggil oleh DPRD provinsi menjelaskan kalau pada prinsipnya ada surat keterangan kerja, kemudian akunnya dinon-aktifkan oleh perusahaan. Prinsipnya kami akan mengeluarkan JHTnya,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai penyelenggaran jaminan sosial pihaknya sangat memperhatikan pemenuhan syarat yang berkalu, termasuk untuk pencairan JHT. Dengan demikian, jika pekerja yang dirumahkan tanpa menerima surat keterangan kerja maka tidak dapat melakukan klaim. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here