Terdakwa Kasus ITE Mulai Disidang

Nampak suasana sidang perdana kasus ITE di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Selasa , 27 Oktober 2020.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Terdakwa kasus Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama Rohyatil Wahyuni Bourhany alias Yuni Bourhany mulai mulai disidang secara dalam jaringan (Daring) di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Selasa, 27 Oktober 2020. Terdakwa tersebut didakwa melanggar pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan tuntutan 4 tahun penjara.

“Hari ini (kemarin, red) merupakan sidang pertama Yuni yany dilakukan secara Daring di Kejaksaan dan baru sebatas pembacaan surat dakwaan saja,” ungkap Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH, Selasa, 27 Oktober 2020. Terhadap tuntutan tersebut terdakwa meminta eksepsi dan agenda sidang akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) di Sumbawa.

Iklan

Dakwaan yang dibebankan kepada yang bersangkutan dianggap relevan khususnya UU ITE. Apalagi terdakwa juga terbukti secara sah melakukan perbuatan tersebut secara pribadi serta dianggap merugikan orang lain. Dimana dalam pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Hanya saja terhadap yang bersangkutan pihaknya tidak bisa dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya dibawah empat tahun penjara. Kendati demikian, dirinya menegaskan akan tetap menangani kasus tersebut secara professional sehingga ada kepastian hukum. “Terdakwa tidak bisa kita tahan karena ancaman hukumannya dibawah 5 tahun. Tetapi kasusnya tetap akan kita proses secara professional,” jelasnya.

Tentu dalam penanganan perkara ini, pihaknya memastikan akan tetap pekerja secara professional sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa sudah jelas melanggar hukum, kalaupun terdakwa melakukan eksepsi maka itu merupakan keinginan dari terdakwa dan itu diatur dalam UU. Pemberian sanksi tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku lainnya yang kiranya akan melakukan perbuatan yang sama.  Pihaknya juga tetap menghimbau kepada semua pihak untuk tidak melakukan ujaran kebencian. Hal itu dilakukan untuk menekan munculnya tindakan yang melawan hukum. ” Kami tetap menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian. Kami juga tetap akan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar untuk memberikan efek jerah,” tegasnya. (ils)