Terdakwa Kasus Desa Lampok Bantah Keterangan Saksi Ahli JPU

Nampak terdakwa dan saksi meringankan dari ahli konstruksi sekaligus konsultan pengawas saat diperiksa pada sidang lanjutan kasus tersebut.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Terdakwa kasus dugaan penyimpangan APBDes Desa Lampok tahun 2018 dan 2019, KTN membantah hasil audit yang dikeluarkan BPKP yang menyebutkan ada kerugian negara Rp331 juta dalam kasus tersebut. Bahkan terdakwa mengklaim pekerjaan sudah diselesaikan dengan baik dan pembangunan gedung serbaguna yang ditemukan kekurangan volume 17,16 Persen hasil audit Universitas Sumbawa juga dibantah.

“Semua keterangan saksi ahli baik dari BPKP dan Universitas Sumbawa yang kami (JPU) hadirkan dibantah oleh terdakwa meski demikian agenda sidang tetap berlanjut dan minggu depan kita rencanakan untuk penuntutan,” ungkap Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH, Rabu, 21 April 2021. Selain membantah para saksi ahli, terdakwa juga sempat mengajukan saksi meringankan dari ahli konstruksi bangunan sekaligus konsultan pengawas.

Iklan

Keterangan yang disampaikan terdakwa nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukumam para pelaku. Sementara JPU mengaku tetap menyelesaikan kasus yang mulai ditangani sejak akhir tahun 2020 lalu. Karena pada prinsipnya dari sejumlah agenda pemeriksaan terdapat bukti yang kuat untuk menghukum para terdakwa sesuai hukum berlaku. Sementara yang berhak memutuskan perkara tersebut nantinya adalah majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta persidangan. “Yang memutuskan para terdakwa bersalah atau tidak adalah majelis hakim, tetapi kami yakin hakim akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,” sebutnya.

Sementara agenda sidang selanjutnya yakni penuntutan yang akan digelar hari kamis mendatang. Pihaknya juga mengupayakan agar kasus ini  bisa segera tuntas. Apalagi dalam kasus tersebut, Kejaksaan mencatat ada empat item kegiatan yang diduga bermasalah sehingga menjerat ketiganya. Salah satunya yakni pembangungan gedung serbaguna Desa Lampok, pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola dan pengadaan barang untuk kelompok meski dibantah oleh terdakwa. “Minggu sudah sidang dengan agenda penuntutan, sehinggga targetkan dalam waktu dekat ini sudah tuntas sehingga ada kepastian hukum terhadap mereka,” tukasnya. (ils)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional