Terdakwa Kasus BPR Divonis 30 Bulan Penjara

Terdakwa M. Ihwan dan Mutawalli berdiri saat mendengarkan amar putusan hakim dalam perkara merger PT. Bank BPR NTB. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa kasus merger PT. Bank BPR NTB M. Ihwan dan Mutawalli dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun (30 bulan penjara). Putusan dijatuhkan Jumat, 12 Oktober 2018 oleh hakim Pengadilan Tipikor Mataram. Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Pertimbangan hakim dibacakan bergilir Ketua Majelis AA Ngurah Putu Rajendra, SH.,MH didampingi hakim ad hoc Abadi, SH dan Fathurrauzi, SH. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terkait keputusannya menyetujui dan mencairkan anggaran BPR  senilai Rp 1,06 miliar yang melanggar prosedur berujung tindak pidana.

Iklan

Kedua terdakwa terbukti melanggar sesuai dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair pasal 2 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 ‘’Menjatuhkan kepada terdakwa M. Ihwan dengan  pidana penjara dua tahun dan enam bulan penjara. Membebankan denda kepada terdakwa sebesar Rp50 juta.  Apabila denda tidak dibayarkan sebagaimana ketentuan, maka akan diganti dengan penjara satu bulan,’’ kata Ketua Majelis Hakim perkara merger PT. Bank BPR NTB ini.

Atas putusan yang dibacakan langsung itu, terdakwa M. Ihwan yang menjabat sebagai ketua tim konsolidasi meger PT. Bank BPR NTB diberi kesempatan mempertimbangkan menerima atau menempuh upaya hukum lanjutan.

Bunyi amar putusan juga sama untuk terdakwa Mutawalli, pada perkara ini didakwa bersalah dalam posisinya sebagai Wakil Ketua tim konsolidasi merger BPR. Hakim juga menjatuhkan hukuman 2,5 tahun  penjara dan denda Rp 50 juta kepada terdakwa mantan Direktur PD. BPR Lombok Timur ini. Mutawalli juga diberi kesempatan melakukan upaya hukum atau menerima.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya yang meminta hakim menjatuhkan hukuman masing masing empat tahun penjara. Selain itu kedua terdakwa diminta dijatuhi denda masing masing Rp382 juta.

Terdakwa M. Ihwan melalui kuasa hukumnya Dr. Umaiyah, SH.,MH menyatakan pikir pikir atas putusan hakim tersebut.  Jawaban sama juga disampaikan Mutawalli melalui kuasa hukumnya. JPU Budi Tridadi, SH.,MH juga menyatakan sama. “Kami pikir pikir dulu yang mulia,” jawabnya.

Usai sidang Ihwan menunjukkan rasa tidak puas, karena pihak JPU tak kunjung memproses Manggaukang Raba, Mantan Kabiro Ekonomi Setda NTB yang dinilai bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Sebab posisi Manggaukang Raba sebagai  pemilik PT.  Bank BPR NTB mewakili Pemprov NTB, sehingga semua tindak tanduknya bergantung pada putusan Manggaukang Raba.  Kekecewaan juga disampaikan Mutawalli.

Terkait upaya untuk mengusut peran Manggaukang Raba ini, JPU menolak berkomentar lebih jauh. Budi Tridadi menjelaskan, kapasitasnya hanya menindaklanjuti putusan hakim itu. “Apakah akan menerima atau upaya hukum lanjutan, itu saja. Soal kemudian ditindaklanjuti atau tidak, itu nanti kan urusannya Pidsus,” jawabnya singkat.

Mengarah ke Manggaukang Raba

Dua terdakwa perkara korupsi konsolidasi PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, Ihwan dan Mutawali saat  membacakan nota pembelaannya sama sama mengarahkan ke Manggaukang Raba adalah pihak lain yang bertanggungjawab dalam kasus itu.

Nota pembelaan yang diberinya judul ‘kekuasan dan kewenangan cenderung  kepada sikap Kesewenangan’. Berangkat dari PD BPR NTB yang memberi kontribusi laba namun minim perhatian dari Pemprov NTB.

“Sebagaimana fakta persidangan, permasalahan konsolidasi justru disebabkan oleh pemegang saham dengan meminta sejumlah dana secara bertahap melalui Manggaukang Raba,” ujar M. Ihwan.

Manggaukang Raba saat konsolidasi PD BPR NTB menjabat sebagai Karo Ekonomi Setda NTB. Dalam tim konsolidasinya, posisinya selaku pengarah.

“Sebagai pejabat eksekutif Manggaukang meminta dana hingga mencapai Rp770 juta dengan alasan untuk diberikan kepada anggota Legislatif guna percepatan perda,” imbuh Ihwan.

Dia menyebut nama-nama legislator DPRD NTB seperti Johan Rosihan, H Muzihir dan Guntur. Runutan aliran duit itu juga melibatkan anggota tim konsolidasi melalui wakil ketua terdakwa Mutawali, diantaranya bendahara, Dende Suci Hartiani, Sekretaris tim, H Husni, dan L Syamsudin.

Di sidang terpisah, terdakwa Mutawali mengatakan, dua nama disebut terakhir bahkan melakukan penyerahan uang secara langsung di Surabaya dengan nilai Rp30,6 juta.

“Kami yang melaksanakan terlaksananya perintah untuk menyerahkan sejumlah dana kepada pejabat eksekutif dan legislatif yang mana diri saya tidak terlibat didalam proses tersebut,” jelasnya.

“Hal ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi saya, apakah orang-orang eksekutif dan  legislatif merupakan korporasi orang-orang kuat sehingga tidak bisa disentuh sedikitpun oleh penegak hukum di NTB ini?,” tanya Mutawali. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional