Terbitkan Dua PKPU, Ini Syarat Dukungan Calon Perseorangan dan Parpol Pilgub NTB 2018

Mataram (suarantb.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB telah menetapkan dua keputusan terkait syarat pendaftaran calon dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2018 mendatang. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan dua keputusan tersebut terkait dengan persyaratan pencalonan baik dari jalur perseorangan maupun partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

Pada Keputusan KPU NTB Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran Paling Sedikit Untuk Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dijabarkan untuk calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilgub 2018 apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 8,5 persen dari jumlah penduduk NTB yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Iklan

“Syarat pendaftar jalur independen yaitu dapat dukungan dari 303.331 pendukung, disertai oleh sejumlah dokumen pada masa penyerahan dukungan yang sebarannya minimal di enam kabupaten/kota. Nanti penyerahannya itu tanggal 22-26 November 2017 pukul 16.00 WITA,” ujar Aksar, Sabtu, 30 September 2017.

Dukungan itu dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Keputusan KPU NTB Nomor : 99/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang diajukan Parpol dan Gabungan Parpol, berisi tentang syarat pencalonan paslon dari parpol atau gabungan parpol.

“Untuk bakal pasangan calon dari parpol kita sudah menetapkan syarat 20 persen dari jumlah kursi DPRD NTB, jadi 13 kursi. Tentu nanti akan ada koalisi partai untuk paslon. Ada juga kita hitung dari 25 persen suara sah akumulasi parpol peserta Pemilu 2014. Secara bersama-sama nanti calon independen dan parpol akan mendaftar tanggal 8-10 Januari 2018,” lanjutnya.

Ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu 2014, artinya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh sekurang-kurangnya 633.384 suara sah, dari 2.533.536 suara sah hasil pemilu anggota DPRD NTB tahun 2014.

Selain itu, Aksar juga memaparkan bahwa parpol atau gabungan parpol yang tidak memperoleh kursi di DPRD NTB hasil Pemilu 2014 tidak dapat mengusulkan pasangan calon. “Ada 11 partai dari 12 partai peserta Pemilu 2014 karena 11 partai itu yang punya kursi di DPRD NTB. Jadi PKPI ndak bisa mengusung paslon. Kalau koalisi juga ndak bisa, karena syaratnya harus ada kursi di DPRD NTB. Jadi yang boleh berkoalisi yang 11 itu,” tandasnya. (ros)