Terbentur Aturan, Pemkot Mataram Bagai Buah Simalakama

Mataram (suarantb.com) – Pemkot Mataram dituntut tegas jalankan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk pada kasus pelanggaran tata ruang di Kota Mataram yang baru-baru ini ditertibkan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tiga titik yang terindikasi melakukan pelanggaran telah diberi teguran keras melalui pemasangan plang peringatan dengan mencantumkan jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan, mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007.

Iklan

Penertiban yang rencananya akan dilaksanakan Pemkot Mataram ini sontak menimbulkan aksi penolakan dari warga khususnya para pedagang yang menempati toko di Jalan Cilinaya. Para pedagang berharap pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.

Adanya rencana penggusuran bangunan pertokoan sebagai salah satu bangunan yang terindikasi melanggar RTH, dianggap merugikan masyarakat kecil. Hal tersebut dapat memicu tingginya angka pengangguran dan menambah besar angka kemiskinan di Kota Mataram.

“Katanya pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan, tapi malah menggusur kita yang mencari makan di sini. Di tempat lain belum tentu strategis untuk usaha kita,” keluh seorang pedagang mutiara di Jalan Cilinaya, Farida Usmayati, yang menempati salah satu toko di bangunan yang terancam digusur dan direlokasi.

Pedagang lainnya pun turut mendukung aksi penolakan adanya relokasi bangunan pertokoan tersebut dengan alasan perpindahan lokasi akan menurunkan omzet penjualan mereka. Mereka menganggap relokasi justru akan menghilangkan pelanggan-pelanggan tetap mereka. Ditambah lagi adanya kemungkinan adanya kenaikan biaya sewa lahan di tempat yang baru nantinya.

“Kita rugi bangunan kita digusur, nanti kalau biaya sewanya lebih mahal lagi bagaimana kita bisa bayar? Kita hanya pengusaha kecil,” ungkap pemilik usaha bakso, Yeni.

Pemkot Mataram sendiri mengaku permasalahan ini cukup pelik. Secara aturan bangunan tersebut jelas melanggar, karena dibangun diatas saluran dan mengambil sedikit lahan jalan. Tentu saja bangunan tersebut menjadi pemicu sulitnya menangani kebersihan di sekitar area bangunan. Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, H. Lalu Junaidi pun mengungkapkan saluran di lokasi tersebut tidak dapat dijangkau petugas kebersihan, sehingga sering terjadi penyumbatan yang di musim penghujan dapat mengakibatkan banjir.

“Bagaimana kita mau bersihkan, itu (saluran) tertutupi oleh bangunan. Belum lagi kalau di toko-toko itu membuang limbahnya ke sana,” ungkap Junaidi, Jum’at, 14 Oktober 2016.

Kendati demikian, Pemkot Mataram tidak akan serta merta menggusur bangunan tersebut. Junaidi mengatakan sebagai pengayom masyarakat pihaknya memandang permasalahan ini dari segala aspek. Di satu sisi, pihaknya wajib menertibkan warga yang melanggar aturan, namun di sisi lain pihaknya juga mempertimbangkan aspirasi warga.

“Aturan itu, di mana pun harus ditegakkan. Cuma sekarang kita mencari solusi yang terbaik. Kalau dalam pepatah Sasak empak bau, tunjung tilah, aik meneng, kita selesaikan masalah itu dengan cantik,” paparnya.

Ia mengaku polemik ini menjadikan Pemkot Mataram bagai buah simalakama. Menjalankan aturan berarti menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat, namun jika dibiarkan maka UU dilanggar. Untuk itulah, pihaknya berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak merugikan pihak mana pun, baik itu masyarakat atau pemerintah, dengan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan negara. (rdi)