Terapkan PPKM di Pulau Sumbawa

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/nas)

Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mengaku sudah memberikan evaluasi terkait penanganan Covid-19 di NTB. Sebanyak empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dinilai memenuhi syarat untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jika melihat empat indikator yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita sudah rapat. Penerapan PPKM itu banyak faktor yang diperhatikan. Makanya, dia sudah memenuhi syarat untuk PPKM tetapi ada faktor-faktor lain juga dilihat. Jadi, pengganti PPKM harus ada tindakan ekstra  yang harus kita kerjakan. Karena PPKM itu nanti kabupaten/kota yang mengerjakan,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 13 Januari 2021.

Ia mengatakan, penerapan PPKM juga akan melihat ekonomi. Bagaimana, agar masyarakat tetap aman dan produktif di masa pandemi ini. ‘’Supaya aman, ada upaya-upaya utama yang harus dilakukan oleh daerah itu. Supaya keamanannya naik. Jadi, kasusnya tidak terus naik tapi masyarakat di sana harus tetap harus produktif,’’ katanya.

Ia menyebutkan empat indikator suatu daerah memenuhi syarat menerapkan PPKM sesuai peraturan Kemendagri. Pertama, angka kematian. Semua daerah yang kasus kematiannnya di atas rata-rata nasional maka harus melakukan pengetatan ekstra. Karena dianggap penanganan Covid-19 di daerah tersebut ada masalah.

‘’Kita, utamanya itu angka kematian. Angka kematian kita dua kali lipat angka kematian nasional di 9 kabupaten/kota. Hanya KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) yang rendah persentase angka kematiannya, kabupaten/kota yang lain di atas nasional,’’ katanya.

Indikator kedua adalah persentase angka kesembuhan pasien Covid-19. Eka mengatakan, angka kesembuhan pasien yang berada di bawah rata-rata nasional berada di Pulau Sumbawa. ‘’Kalau di Lombok, kasusnya banyak masa lalu. Masa sekarang tak terlalu banyak. Jadi, empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa itu angka kesembuhannya di bawah nasional,’’ sebutnya.

Indikator ketiga adalah jumlah kasus aktif atau pasien yang masih dirawat. Ia mengatakan, kasus aktif Covid-19, sekarang masih banyak di Pulau Sumbawa. ‘’Kasus aktifnya lebih banyak dari angka nasional,’’ terangnya.

Kemudian, indikator keempat adalah keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan. Jika dilihat secara provinsi, NTB masih di bawah yang dipersyaratkan nasional maksimal 70 persen. Namun, ada satu kabupaten di NTB yang tingkat keterisian tempat tidur menembus 82 persen, yaitu Kabupaten Sumbawa.

“Jadi, empat indikator itu yang dipakai untuk menilai apakah suatu daerah PPKM atau tidak. Untuk PPKM itu tentunya tak semudah itu menetapkan. Tetapi harus koordinasi dengan pemerintah daerah, itu ranahnya pemerintah daerah,” katanya.

Eka menjelaskan Dikes hanya menyampaikan situasi dan kondisi masing-masing kabupaten/kota di NTB. “Empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa yang perlu prioritas penanganan ekstra,” katanya.

Empat daerah tersebut adalah Sumbawa, Bima,Kota Bima dan Dompu. Eka mengatakan jika penerapan PPKM dirasa cukup berat, maka Pemda boleh berkreasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Bisa melakukan Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan (PSBL) atau Pembatasan Sosial Berbasis Desa (PSBD).

Artinya, lingkungan atau desa yang zona merah saja yang dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. “Boleh berkreasi dengan PSBL atau PSBD. Istilahnya berbasis kearifan lokal. Ndak mungkin kita tutup semua, tapi kita blok daerah-daerah yang zona merah. Itu boleh ndak masalah,” tandasnya. (nas)