Terapkan Budaya Anti Korupsi dalam Pembangunan

Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah (kiri) bersama Kajati NTB, Arif (tengah) saat sosialisasi (penerangan hukum) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis, 19 Desember 2019. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan berbagai upaya telah dilakukan dalam memberikan pemahaman terkait urgensi menerapkan budaya anti korupsi dalam aktivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Terutama, dalam memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah.

Hal itu dikatakan Wabup pada sosialisasi (penerangan hukum) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis, 19 Desember 2019. Sosialisasi digelar Kajati NTB, Arif, SH, MM, dan dihadiri Kepala OPD, Camat, dan segenap ASN Lingkup Pemkab.

Iklan

Wabup pun mengapresiasi Kajati NTB yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman, melalui kegiatan sosialisasi penerangan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sumbawa.

“Tentunya ini merupakan langkah strategis dalam membangun komitmen semua aparatur pemerintah dan juga masyarakat untuk memerangi perilaku dan tindakan korupsi di Tana Samawa,” tukas Wabup, seraya berharap kepada para aparatur di Pemkab Sumbawa dapat menjadi pribadi yang bersih, jujur dan amanah. Serta berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Arif, SH, MM, menyampaikan, untuk mendukung tercapainya good governance perlu dilaksanakan perubahan pola pikir, budaya dan tingkah laku, terutama ASN. Disebutkan, ada tiga komponen utama dalam good governance yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani.

“Pola pikir pemerintah atau ASN harus diubah, pemerintah adalah pelayanan masyarakat, bukan sebaliknya”, ujar pria kelahiran Bima tersebut. (arn)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional