Terancam Sanksi, 11 SKPD Lambat Eksekusi DAK Dapat Peringatan Keras

0

Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) Ir. H. Moh. Taufiq menegaskan pihaknya telah memanggil 11 SKPD yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai mencapai Rp 271,6 miliar lebih, DAK ini bersumber dari berbagai kementerian di pusat. Sekda memberikan peringatan keras terhadap belasan SKPD, pasalnya akibat rendahnya realisasi DAK ini Lobar, terancam dievaluasi oleh pusat. Artinya DAK Lobar bisa saja dipangkas, bahkan dihapus jika sampai akhir bulan Mei ini realisasi masih nol persen. Belasan SKPD inipun di-deadline awal bulan Mei harus ada realisasi.

“Saya sudah panggil SKPD pengelola DAK, saya berikan peringatan keras, sebab jika tidak ada realisasi sampai akhir bulan Mei ini DAK Lobar akan dievaluasi. Dievaluasi bisa saja dipangkas dan bahkan dihapus. Saya sudah beri waktu (deadline) tidak boleh sampai akhir Mei itu nol persen dengan berbagai argumentasi,” ujar nya, Jumat (21/4).

Dari pemanggilan yang dilakukan, ujarnya, sejumlah SKPD beralasan belum merealisasikan DAK, karena juklak dan juknis baru keluar. Bahkan, ada juga beralasan belum turun dari pusat. Ada juga kendala yang dihadapi karena adanya kekosongan  jabatan. Atas kondisi ini, pihaknya berjanji segera mengisinya. Namun semua alasan ini tidak mendasar jika setelah diberi peringatan SKPD tak menindaklanjutinya.

Pihaknya akan melakukan evaluasi pada saat rapat pimpinan bulan Mei mendatang. Pada saat rapim ini harus ada realisasi. Menurutnya jika DAK ini tak direalisasikan hingga akhir bulan bulan Mei, maka konsekuensinya bakal ditanggung daerah. Artinya Lobar akan dievaluasi, sehingga bisa saja DAK Lobar dipangkas atau bahkan dihapus. Sebab ada peringatan dari  Kementerian Keuangan (Kemenkeu),  bahwa daerah yang tak sanggup mengelola DAK bakal dievaluasi.

Adanya ancaman dari pusat ini, pihaknya mengingatkan bagi jajaran SKPD hingga awal Mei harus ada realisasi DAK. SKPD diingatkan agar lebih serius menggunakan DAK, sebab adanya ancaman dari pusat. Menurutnya ada atau tidak ancaman seharusnya SKPD serius sebab hal itu adalah tugas utama, jangan beralasan, karena sibuk HUT atau apapun, sehingga SKPD mengabaikan tugasnya.

Pihaknya pun sengaja mempercepat target realisasi sebelum akhir bulan Mei, supaya lebih awal dengan target pusat. Hal ini sesuai arahan bupati, agar SKPD mempercepat realisasi, sebab lebih cepat lebih bagus.

Untuk itu, perencanan harus disegerakan oleh semua SKPD, jika ada yang masih belum selesai perencanaan, maka harus dilakukan yang lain dan direalisasikan. Ia meminta agar SKPD pro aktif menjemput ke pusat, baik berbagai juklak juknis dan keperluan lain. “Jadi harus punya target dan itu dievaluasi dengan bidang-bidangnya supaya lebih cepat selesai,” jelasnya.  (her)