Terancam Disanksi, 40 Pejabat di Lotim Belum Serahkan LHKPN

Sapardi. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Menjelang akhir tahun 2020 ini, sebanyak 40 pejabat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2020 ini. Padahal, batas akhir penyerahan LHKPN tersebut per tanggal 30 April 2020 atau sudah melewati batas jatuh tempo.

” Pejabat yang belum menyerahkan LHKPN terdiri terutama eselon III dan bendahara OPD,” terang, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lotim, Sapardi, S.Sos, akhir pekan lalu.

Iklan

Terhadap pejabat yang belum melaporkan LHKPN ini tentunya ada sanksi yang menantinya. Mulai dari peringatan, penundaan kenaikan pangkat hingga diberhentikan. Adapun untuk penyerahan LHKPN tahun 2019 awalnya dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan batas waktu tanggal 30 Maret 2020. Akan tetapi dilakukan perpanjangan terkait pandemi Covid-19 sampai tanggal 30 April 2020.

Disebutkannya, jumlah pejabat yang wajib lapor sesuai dengan Perbup sebanyak 314 orang, mulai dari eselon II, III dan bendahara OPD.  Sementara yang sudah melaporkan LHKPN sebanyak 274 atau 87.5 persen. Sedangkan yang belum lapor hingga batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 40 orang atau 17.74 persen.

Lebih jauh disampaikan, penyelenggara negara yang diharuskan melaporkan LHKPN di antaranya bupati dan wakil bupati dan jajarannya mulai dari eselon II, III dan bendahara OPD. Termasuk anggota dewan. Tetapi para anggota dewan dalam pelaporannya dilakukan tersendiri atau terpisah.

Atas situasi ini, Inspektorat Lotim mengaku telah memberi peringatan kepada para pejabat yang belum menyerahkan laporan LHKPN tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan per 30 April 2020 ini.  Inspektorat akan memberikan surat teguran dengan surat teguran pertama ini untuk mengingatkan mereka agar segera menyerahkan LHKPN.  “Jika Surat teguran ketiga tidak juga diindahkan, Pemkab Lotim akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat bersangkutan,”tegasnya. (yon)