Terancam Bangkrut, Pengusaha Transportasi Minta PPKM Distop

Wahyudi Wirakarsa. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Nasib para pengusaha transportasi semakin  memprihatinkan, bahkan terancam kolaps (bangkrut). Itu terjadi akibat dari penerapan PPKM darurat. Organisasi Angkutan  Darat (Organda) DPC Kota Mataram meminta agar penerapan PPKM darurat atau PPKM level 4  segera diakhiri.

Ketua Organda Kota Mataram,  sekaligus Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB, M. Wahyudi Wirakarsa mengatakan, selama pandemi Covid-19 pengusaha transportasi tetap bersabar dan selalu bersabar, pendapatan terus merosot. Pendapatan diperparah lagi dengan setelah kebijakan pemerintah ditambah dengan penerapan PPKM darurat di Kota Mataram.

Iklan

“Perpanjangan PPKM darurat (PPKM Level 4) sampai 25 Juli ke depan, kami berharap pemerintah benar-benar akan membuka kelonggaran pada tanggal 26 Juli nanti. Dibuka secara bertahap, sehingga bisa menepis wacana yang beredar (PPKM) sampai akhir Juli, bahkan bisa mencapai Agustus,” harapnya. Diakui, kondisi transportasi saat ini kian memprihatinkan, dan sudah sepatutnya menjadi perhatian serius  pihak Pemerintah Kota Mataram.

Seluruh kalangan, pelaku dan pengusaha transportasi terkena dampaknya. Mereka sehari-hari mencari nafkah untuk keluarganya, namun dengan adanya kebijakan PPKM darurat telah membuat mereka sepi penumpang. “Padahal setiap hari mereka jalan, tetapi pendapatan juga tidak seberapa karena usaha penunjang pengguna transportasi ini sepi,” kata Yudhi Muchlis, panggilan akrabnya.

Organda merupakan organisasi berkumpulnya pengusaha transportasi angkutan darat baik orang maupun barang, terdiri dari pengusaha besar maupun UMKM dari angkot taksi konvensional, taksi berbasis aplikasi, rent car, dan travel. Sehingga meskipun untuk transportasi ini statusnya sektor kritikal, yang boleh bekerja 100 % dan angkutan orang bisa melayani dengan kapasitas muat maksimal 70% dengan prokes ketat, namun karena penumpang sepi, tentu pendapatan juga tidak ada.

“Pada prinsipnya Organda mau tidak mau mendukung keputusan pemerintah, demi keselamatan masyarakat, tetapi jika (PPKM Darurat atau level 4) diperpanjang lagi. Namun perlu ada solusi, untuk para pekerja seperti sopir taksi, tukang ojek dan lainnya memang sebagian sudah tersentuh sebagian, tetapi ke Pengusaha tidak, Apalagi saat ini sudah banyak lembaga kreditur yang menarik kendaraan transportasi dimana sudah tidak kuat membayar cicilan.

Sehingga perlu dana insentif agar pengusaha sektor transportasi dapat bertahan di kelangsungan usahanya,” harapnya. Dengan PPKM darurat, masyarakat yang akan menggunakan trasportasi enggan ke luar. Hal ini jelas berdampak dengan turunnya pendapatan para pengusaha angkutan hingga 85%. Sementara sisanya yang 15% terbagi rata, dengan angkutan ilegal, dan liar yang tak berizin. “Semua pengusaha transportasi resmi dan berizin penyumbang PAD untuk Pemerintah Daerah rugi semua, sebagai akibat dari dampak PPKM darurat,” jelasnya. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional