Tender Proyek Belum Tuntas, DAK Fisik Terancam Hangus

Mataram (Suara NTB) – Minimnya realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di NTB akibat belum tuntasnya tender yang dilakukan masing-masing Pemda lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dokumen kontrak merupakan salah satu persyaratan penyampaian usulan pencairan DAK Fisik ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Apabila lelang belum dapat dituntaskan sampai tenggat waktu Agustus mendatang. Maka DAK Fisik yang akan diperoleh Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota terancam hangus.

Iklan

“Semua dokumen soal DAK harus harus segera selesai. Karena itu tanggungjawab kita untuk segera menyelesaikan. Kalau ndak, maka tidak akan dibayar oleh pusat. Maka akan jadi beban APBD. Makanya proses itu terus kita kawal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 17 Juni 2019 siang.

Kemenkeu mencatat realisasi penyaluran DAK Fisik di wilayah NTB, sampai 31 Mei 2019 baru 4,8 persen. Dari pagu Rp2,56 triliun untuk NTB, baru terealisasi sebesar Rp123,01 miliar. Khusus untuk Pemprov NTB sudah terealisasi 6 SP2D DAK Fisik senilai Rp39,75 miliar atau 8,7 persen.

Zainul mengatakan untuk usulan pencairan DAK Fisik berikutnya, BPKAD masih menunggu kontrak proyek yang sekarang masih ditender di ULP. Apabila tender proyek DAK Fisik sudah selesai, maka penandatanganan kontrak segera dilakukan. Setelah penandatanganan kontrak, maka pencairan DAK Fisik dapat diajukan ke Kemenkeu melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

“Sementara ini, prosesnya itu yang belum. Jadi, sedang diproses di Biro AP untuk persyaratan pencairan DAK Fisik, kontraknya selesai baru kita masukkan OMSPAN. Itulah nanti jadi laporan, baru ada realisasinya,” jelasnya.

Zainul menambahkan, pihaknya tidak akan mengusulkan sekaligus pencairan DAK Fisik 2019. Tetapi akan dilakukan bertahap. Proyek DAK Fisik yang sudah selesai tender, maka itulah yang akan diajukan pencairannya ke Kemenkeu.

Ia mengatakan apabila Pemda terlambat mengajukan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik sampai Agustus mendatang, maka otomatis dana tersebut akan hangus. Konsekuensinya, apabila DAK Fisik hangus maka pembiayaan proyek yang sudah terlanjut ditender akan menjadi beban APBD masing-masing Pemda.

Terdapat tujuh Pemda kabupaten/kota yang realisasi penyaluran DAK Fisik masih nol di NTB, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Sedangkan Lombok Timur sudah cair  12 SP2D DAK Fisik senilai Rp55,57 miliar atau 18,89 persen, Lombok Utara 5 SP2D senilai Rp20,18 miliar atau 7,76 persen dan Kota Mataram 2 SP2D senilai Rp7,5 miliar atau 7,68 persen.

Terhadap Pemda yang masih nol realisasi DAK Fisik, Zainul mengatakan Pemprov terus mendorong kabupaten/kota segera merampungkan persyaratan-persyaratannya. Diharapkan, tidak ada Pemda yang hangus DAK Fisik-nya. Apalagi Pemda sangat membutuhkan anggaran dari pusat, jika melihat kondisi APBD masing-masing Pemda kabupaten/kota.

“Kita terus mendorong kabupaten/kota terus berupaya, sama dengan provinsi untuk DAK ini bisa selesai,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM menjelaskan penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk wilayah terdampak bencana, seluruh Pemda di Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat paling lambat Agustus mendatang. Penyampaian dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik paling lambat 22 Agustus.

Sedangkan untuk Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, penyaluran DAK Fisik Tahap I paling lambat Juli mendatang. Pemda diberikan tenggat waktu paling lambat 22 Juli menyampaikan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik.

Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar.  Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar.

Penyaluran DAK Fisik tahap I dari Kemenkeu sebesar 25 persen, paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus. Untuk tahap II sebesar 45 persen, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Dan tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi Pemda agar DAK Fisik tahap I dapat dicairkan dari Kemenkeu adalah Perda APBD tahun berjalan. Kemudian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik 2018 yang telah direview Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat. Selain itu,  harus ada rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga terkait. Serta daftar kontrak kegiatan.

Sedangkan untuk pencairan DAK Fisik tahap II, Pemda harus menyampaikan laporan realisasi dana yang menunjukkan paling sedikit 75 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I yang telah direview APIP. (nas)