Tenaga PTP Harus Bersertifikat

Rakor PTP membahas keberadaan dan teknik pelaksanaan PTP yang dipimpin Kadis PUPR NTB, H. Sahdan. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT memimpin rapat koordinasi (rakor) pengelola teknis proyek (PTP), di Kantor Dinas PUPR NTB, Rabu, 17 Juni 2020. Rakor tersebut membahas keberadaan dan teknik pelaksanaan PTP. Serta bagaimana hubungan PTP dengan instansi non teknik sebagai pemilik proyek.

Sahdan mengatakan ada lima hasil rakor tersebut. Pertama, berdasarkan Permen PUPR No. 22 Tahun 2008 tentang Pengelola Teknik Proyek, tenaga PTP harus bersertifikat. Kedua, mengingat tenaga PTP di NTB jumlahnya masih terbatas maka staf teknik S1 didorong untuk mengikuti sertifikasi sebagai syarat mutlak tenaga PTP.

Iklan

Ketiga, Tim PTP diharuskan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas lapangan yang disampaikan ke Kadis PUPR NTB. Keempat, tugas PTP sebagai tenaga teknis di lapangan bertugas mulai sejak perencanaan, pelelangan proyek dan pelaksanaan lapangan. Dan kelima, kata Mantan Kepala Budang Bina Marga Dinas PUPR NTB ini, mitra kerja PTP di lapangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencana, konsultan supervisi, dan kontraktor. (nas)