Tenaga Kontrak akan Diusulkan Terima BLT Covid-19

Agus Tisno (Suara NTB/dok), Suparlan (Suara NTB/her)

Tanjung (Suara NTB) – Tenaga kontrak daerah yang bertugas di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan diajukan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dari pemerintah pusat. Hal itu sebagaimana arahan pusat, agar pemerintah daerah melakukan pendataan jumlah pegawai non PNS dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja PM PTSP KLU, Agus Tisno, S.Sos., Rabu, 30 September 2020 mengungkapkan, usulan pegawai Non PNS sebagai penerima bantuan Covid-19 sedang dirampungkan. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah maupun instansi lain terkait jumlah tenaga yang dikontrak oleh daerah.

Iklan

“Jumlahnya belum terkumpul, nanti kita akan rilis dengan menghadirkan kawan-kawan media,” ujar Agus Tisno.

Sebagaimana hajat pemerintah, alokasi bantuan langsung tunai kepada tenaga kontrak (non PNS) ini ditujukan untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional. Sebelum tenaga kontrak, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran serupa kepada masyarakat berstatus karyawan swasta dan UMKM.

Dengan adanya BLT Covid kepada tenaga kontrak ini, diharapkan daya beli masyarakat serta konsumsi rumah tangga terjaga. Oleh karenanya, pihaknya bersyukur tenaga kontrak dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Dalam proses pencairan BLT ini nantinya, Pemda diharuskan mengikuti mekanisme yang disyaratkan. Misalnya, calon penerima didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan bukti premi yang telah dibayarkan itu, maka karyawan kontrak dapat diusulkan sebagai calon penerima BLT Covid. “Ini yang akan kita selesaikan dulu. Kita bayarkan BPJS nya, lalu diusulkan,” ujarnya.

Agus Tisno menyambung, tenaga kontrak sebagai bagian dari karyawan yang membantu pekerjaan kepala dinas, harus mendapat perhatian yang layak. Ia membayangkan, tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan tenaga kontrak saja yang ditangani daerah tetapi juga BPJS Kesehatan atau melalui layanan Kartu KLU Sehat.

Di Lombok Barat (Lobar), Pemda Lobar melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) tengah melakukan pendataan terhadap pegawai non PNS baik itu berstatus honor daerah maupun tenaga kontrak. Pendataan ini menindaklanjuti permintaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami dimintai data pegawai non PNS (Kontrak dan honor daerah ) oleh Kemendagri, keperluannya untuk apa? kami belum tahu. Kami hanya diminta mendata,”terang Kepala BKD dan PSDM, Suparlan Rabu, 30 September 2020.

Pihaknya menerima surat dari Kemendagri seminggu lalu, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan. Data sendiri sudah dimiliki BKD, tinggal dilakukan verifikasi data tersebut.

Berdasarkan data, terdapat 3.000 pegawai non PNS yang memiliki SK di Pemda.Terdiri dari tenaga honor daerah, guru tetap daerah, tenaga kontrak. “Jumlah pegawai non PNS sekitar 3.000 lebih, itu kami data lagi,”jelas Suparlan.  Dari 3.000 tenaga non PNS ini, terdiri dari tenaga honor sekitar 1.600 orang dan GTD sebanyak 1.300 orang. sisanya para tenaga kontrak lepas

Dalam hal pendataan pegawai non PNS ini, pihaknya perlu koordinasi lagi dengan OPD terkait. Karena di OPD sendiri terdapat tenaga kontrak dan honor. Di samping itu, guru tetap daerah ada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Pihaknya juga perlu konsultasikan lagi ke Kemendagri, apakah tenaga non PNS yang diusulkan secara keseluruhan ataukah honor daerah saja yang diusulkan ke Kemendagri. “Itu yang belum jelas, perlu kami konsultasikan jangan sampai nanti salah. Karena ada istilah tenaga harian lepas, apakah masuk kriteria diusulkan?. Ndak berani kita asalkan masukkan semua,” terang dia. (ari)