Temuan Pelanggaran Netralitas ASN di Medsos Cukup Tinggi

Suhardi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sampai dengan saat ini, pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada serentak 2020 masih cukup tinggi terjadi. Bawaslu Provinsi NTB mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan oleh ASN justru banyak terjadi di ruang maya yakni media sosial.

Demikian disampaikan oleh komisioner Bawaslu NTB divisi Hukum, Data dan Humas, Suhardi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, 17 November 2020. Diungkapkannya pihaknya cukup banyak menemukan bentuk keberpihakan oknum ASN di media sosial terhadap Paslon tertentu.

Iklan

“Pelanggaran ASN cukup tinggi terjadi media sosial dengan ikut mendukung dan mengkampanyekan paslon tertentu di media sosial, bahkan lebih tinggi dari yang langsung,” ungkapnya.

Disebutkan Suhardi, ada beberapa bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan ASN di media sosial tersebut. Diantaranya, yaitu memposting, mengkomentari, mengeshare dan mengelike postingan-postingan kegiatan kampanye para paslon.

Dijelaskan Suhardi, bahwa kegiatan atau tindakan ASN di medisa sosial berupa komentar, membagikan atau menyukai suatu postingan yang berkaitan dengan calon kepala daerah tertentu itu bisa disebut sebagai ketidaknetralan dan ketentuan tersebut sudah diatur dalam regulasi.

Sebab itu, pihaknya mengingatkan agar ASN lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk tidak melibatkan diri dalam segala macam bentuk kampanye paslon di media sosial.  “Saya kira ASN harus lebih hati-hati, secara langsung komen, share, dan like itu menunjukan keberpihakan kepada paslon tertentu,” terangnya.

Kemudian, pelanggaran netralitas juga banyak terjadi dan ditemukan secara langsung yakni ASN menghadiri acara yang berkaitan dengan calon kepala daerah, Misalnya kegiatan kampanye, silaturahmi, Bakti sosial dan lainnya.

Pelanggaran lain juga, ASN mendukung salah satu paslon tertentu, ASN melakukan sosialisasi paslon melalui alat peraga kampanye. “Pelanggaran berupa ASN mengajak dan mengintimidasi pihak lain untuk mendukung dan memilih paslon tertentu juga jadi temuan kami,” paparnya.

Selain itu, ada pula ASN yang menggunakan dan menunjukan atribut dan simbol paslon tertentu, dan berfoto bersama paslon. Terkait dengan hal itu, pihanya langsung melakukan penindakan dengan meneruskannya kepada Komisi ASN (KASN).

Bahkan, sebagian besar pelanggaran netralitas ASN itu sudah diterbitkan rekomendasi pemberian sanksi oleh KASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Pihaknya pun selalu mewanti-wanti agar ASN tetap jaga netralitas, dan bekerja lebih profesional dalam menyikapi situasi dan dinamika politik ada. “ASN harus tetap fokus kepada pelayanan publik dan tidak ikut-ikutan terpengaruh terhadap kepentingan politik dengan memberikan dukungan atau ajakan memilih kepada paslon tertentu,” pungkasnya. (ndi)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional