Temuan Ombusdman, 225 Tenaga Kesehatan di RSUD Praya Diduga Tidak Sah

Praya (Suara NTB) – Sebanyak sekitar 225 tenaga kesehatan dan non kesehatan sukarela yang kini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, proses pengangkatannya dinilai tidak sah alias bodong. Hal itu terungkap dari hasil investigasi yang dilakukan Ombusdman NTB, sejak bulan Desember lalu.

Selain ini, Ombusdman NTB juga menemukan adanya indikasi maladministrasi dalam proses pengangkatan para tenaga kesehatan dan non kesehatan, berupa dugaan pungutan liar (pungli).

Iklan

Kepada wartawan saat jumpa pers di Praya, Selasa, 14 Februari 2017, Kepala Ombusdman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, menjelaskan, dikatakan bodong, lantaran tenaga sukarela diangkat tanpa dasar aturan yang jelas. Mereka sampai saat ini juga tidak memiliki SK pengangkatan yang jelas pula dari pihak rumah sakit. Namun masih dipekerjakan sampai sekarang ini.

Parahnya lagi, masih dari hasil investigasi yang dilakukan pihaknya beberapa di antaranya mengaku ditarik uang oleh oknum pejabat RSUD Praya hanya untuk bisa masuk bekerja dengan status tenaga sukarela di RSUD Praya.

Ada dua oknum pejabat RSUD Praya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Masing-masing di Bagian Kepegawaian dan Bagian Keperawatan. Hanya saja, Adhar enggan memberikan keterangan terkait dua oknum pejabat RSUD Praya yang diduga terlibat ini.

“Tapi yang jelas, Ombusdman NTB sudah memberikan saran kepada Pemkab Loteng supaya kedua oknum pejabat RSUD Praya tersebut ditindak. Sebagai upaya perbaikan dan pembenahan,” sebutnya.

Ia menjelaskan, proses pengangkatan para tenaga sukarela bodong berlangsung sejak tahun 2015 lalu. Ironisnya, Direktur RSUD Praya mengaku tidak tahu perihal pengangkatan tenaga sukarela ini.

“Direktur RSUD Praya mengaku memang sempat menerbitkan SK pengangkatan tenaga kesehatan di tahun 2015 lalu. Namun tenaga kesehatan yang diangkat kala itu jumlahnya hanya 80 orang,” tambah Adhar.

Adhar mengatakan, ada empat pola pengangkatan tenaga sukarela bodong. Pertama, ada tenaga kesehatan yang seolah-olah sudah bekerja sejak tahun 2015 lalu. Padahal baru masuk pertengahan  tahun 2016. Di mana nama tenaga sukarela dimasukkan dalam lampiran nama tenaga sukarela yang diangkat sesuai SK pengangkatan di tahun 2015.

Modus kedua, ada tenaga sukarela yang bekerja hanya atas dasar surat tugas. Tidak punya SK pengangkatan atau sejenisnya. Dan, lagi-lagi Direktur RSUD Praya dalam hal ini juga tidak tahu. Yang ketiga, tenaga sukarela dibuatkan SK pengangkatan susulan juga tanpa dasar aturan yang jelas.

“Keempat ini yang paling parah. Ada tenaga sukarela yang masuk bekerja di RSUD Praya dengan cara menyetor uang kepada oknum pejabat RSUD Praya. Dengan besaran bervariasi. Mulai dari Rp 15 sampai Rp 25 juta. Dan, perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk pungli,” terangnya.

Terhadap temuan ini, Ombudsman NTB sudah menyampaikannya rekomendasi kepada pihak RSUD Praya maupun ke Sekda Loteng untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan. Pihaknya pun akan terus mengawal upaya perbaikan tersebut.

Jika kemudian rekomendasi ini tidak dilaksanakan, maka Ombudsman NTB bisa mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) supaya kepala daerah diberi sanksi tegas.

Tidak hanya itu, pihaknya juga bisa meneruskan temuan ini ke aparat penegak hukum untuk diproses secara hukum.

Lebih lanjut, Adhar menambahkan, pihaknya berkepentingan untuk mendorong perbaikan dan pembenahan di RSUD Praya, karena itu berkaitan dengan pelayanan publik yang paling dasar. Karena kalau tenaga kesehatan yang ada didalamnya bekerja tanda status yang jelas, jika kemudian terjadi apa-apa kepada pasien, siapa yang bertanggung jawab.

Persoalan lain, karena statusnya tenaga sukarela maka para tenaga kesehatan tersebut selama ini tidak pernah memperoleh hak berupa upah atau honor. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan praktik pungli. Lantaran tidak punya honor, para tenaga kesehatan bisa saja memungut kepada pasien.

Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, hingga Selasa, 14 Februari 2017 malam belum bisa dikonfirmasi terkait hasil investigasi Ombudsman NTB ini. Saat coba dikonfirmasi via ponselnya, handphone Direktur RSUD Praya tidak aktif.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng yang juga Sekretaris BKD Loteng, H. Ansor, mengaku, proses pengangkatan tenaga sukarela di RSUD Praya selama ini tidak pernah ada koordinasi dengan BKD Loteng. Kalau pun ada pengangkatan tenaga honor atau sukarela merupakan kewenangan pihak RSUD Praya dan boleh dilakukan selama tenaga sangat dibutuhkan.

“Tapi kalau terkait persoalan ini, sejauh ini tidak ada komunikasi. Dan, belum ada laporan hingga saat ini,” akunya, Selasa, 14 Februari 2017 malam. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here