Temuan Ombudsman, Fasilitas Uji KIR Kendaraan Memprihatinkan

Fasilitas uji KIR di Lombok Utara yang sudah memadai di Lombok Utara. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Diduga, masih adanya musibah angkutan umum di jalan akibat tidak profesionalnya pelaksanaan uji KIR kendaraan. Temuan Ombudsman, fasilitas uji KIR dan SDM cukup memprihatinkan.

Kepada Suara NTB, Selasa, 22 Januari 2019 kemarin, Yudi Darmadi dari Bidang Pencegahan Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi NTB menjelaskan hasil temuan saat melakukan pengawasan kepatuhan terhadap pelayanan publik di 2018 lalu.

Iklan

Cerita tentang bus dengan kondisi rem blong masih saja dijumpai. Terakhir, pada pekan kemarin, bus milik Surabaya Indah menjadi korban. Bus dengan kaspitas penumpang puluhan orang itu tak kuat menanjak, lalu mundur di ruas jalan raya Kopang Lombok Tengah. Di duga akibat rem blong dan tidak berfungsinya rem tangan. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB pun mendesak Dinas Perhubungan Provinsi NTB melakukan evaluasi uji KIR.

Yudi Darmadi menjelaskan, tahun 2018 lalu Ombudsman Provinsi NTB turun melakukan uji kepatuhan terhadap pelayanan publik. Salah satunya yang diuji adalah kepatuhan pelayanan untuk uji KIR kendaraan.

Sasarannya di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Termasuk ke Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan unit pelayanan milik Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

“Temuan, umumnya alat-alat uji KIR memprihatinkan. SDMnya juga demikian, tidak memadai,” kata Yudi.

Uji KIR kendaraan masih menggunakan peralatan-peralatan lama. Sementara teknologi otomotif terus berkembang. Tidak ada dilakukan penyesuaian alat-alat uji KIR.

“Sekarang kendaraan sudah matic. Alat uji KIRnya bagaimana,” imbuh Yudi.

Turunnya Ombudsman pada 2018 lalu dalam konteks mengukur dan mendorong pemenuhan standar pelayanan publik. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan. Pemerintah diminta untuk wajib memenuhi standar pelayanan publik.

Dari hasil survei kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman, secara spesifik untuk pelayanan publik untuk uji KIR kendaraan, Ombudsman merekemondesasikan agar pemerintah daerah melakukan pembaharuan pelaralatan uji KIR. Setidaknya harus memenuhi standar.

Kaitannya dengan itu, Provinsi NTB, Kota Mataram, dan Lombok Utara diberi tanda hijau. Artinya, keinginannya untuk melakukan perbaikan layanan publik cukup bagus. Sementara yang masuk kategori merah adalah Lombok Barat. Artinya tingkat kepatuhannya terhadap perbaikan pelayanan publik paling buruh.

Yang lainnya masih kategori kuning. Artinya, kata Yudi, tingkat kepatuhannya terhadap perbaikan pelayanan publik di jenjangkan sedang.

“Tapi Lombok Barat sudah merespon. Dan mereka mau perbaiki. Target Bappenas, tahun 2019 ini tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik kabupaten /kota harus mencapai 60 persen, provinsi 90 persen, Kementerian dan lembaga harus 100 persen,” ujarnya.

Artinya. Mengacu pada ketentuan tersebut, tahun ini pelayanan publik untuk uji KIR secara spesifik harus telah memenuhi standar. Baik peralatan, maupun ketersediaan SDMnya sesuai standar ideal. Ombudsman akan terus melakukan pendampingan. Sampai jelang survei yang dilakukan mendatang, seluruh indikator penilaian harus memenuhi standar.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windya memilih tak menjawab, saat ditanya soal profesionalisme uji KIR untuk kendaraan. (bul)